benuanta.co.id, Bulungan – Guna mendapatkan data kependudukan yang lengkap, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah melaksanakan pendataan lengkap dan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020 lalu. Hingga akhirnya pada Kamis, 24 Agustus 2023 dilaksanakan publikasi proyeksi penduduk kabupaten kota Provinsi Kaltara 2020-2035.
Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai mengatakan pelaksanaan kegiatan lapangan SP di tahun 2020 penuh dengan tantangan dimana saat itu terjadinya pandemi Covid-19, namun bisa dilaksanakan dengan baik berkat kolaborasi bersama.
“Saat itu pertama kalinya dalam sejarah, BPS melaksanakan pendataan lapangan dengan informasi awal prelist data penduduk dari adminduk/Dukcapil Kementrian Dalam Negeri,” ujarnya kepada benuanta.co.id pada Kamis, 24 Agustus 2023.
Kata dia, dari sisi metodologi SP 2020 dilaksanakan dengan 2 cara yakni secara online dan pendataan langsung door to door. Selanjutnya sebagai rangkaian pelaksanaan SP di tahun 2021, yang mendata informasi lebih rinci terkait karakteriktik demografi (SP 2020 Long Form), karena suatu kondisi negara pada saat itu sehingga pelaksanaanya tertunda hingga tahun 2022.
“Sekali lagi, Alhamdulillah berkat kolaborasi pelaksanaan SP 2020 Long Form dapat berjalan dengan sukses. Dari sample sebanyak kurang lebih 4 juta Keluarga secara nasional kita berhasil mendapatkan indikator demografi secara rinci dan lengkap,” jelasnya.
Rifai mengatakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Lanjutnya, pembangunan SDM unggul yang disertai dengan infrastruktur, tentu perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat supaya pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk semua pihak.
“Ketersediaan data penduduk tingkat provinsi dan kabupaten kota saat ini dan masa yang akan datang, merupakan dasar pijakan membuat perencanaan yang tepat,” bebernya.
Selain itu, kata Rifai di masa yang akan datang ketersediaan data penduduk dalam kerangka proyeksi penduduk dibutuhkan sebagai dasar perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
“Proyeksi penduduk juga berperan sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang dijalankan,” terangnya.
Dia menjelaskan BPS telah menerbitkan 4 publikasi dari rangkaian pelaksanaan SP 2020, pertama berupa booklet hasil SP 2020 yang terbit pada Januari 2021 daat itu BPS mendapatkan data jumlah penduduk secara nasional kurang lebih sebanyak 270,203 juta jiwa.
“Sementara di Kaltara tercatat sebanyak 701,814 ribu jiwa. Saat itu kita juga merelease jumlah penduduk menurut strukturnya yang dikelompokan menjadi 6 generasi,” sebutnya.
Dari 701,814 jiwa penduduk Kaltara komposisinya adalah Pre-Boomer sebesar 0,94 persen,Baby Boomer sebesar 7,60 persen, Gen X sebesar 20,49 persen, Millenial sebesar 27,68 persen, Gen Z sebesar 30,53 persen dan Post Gen Z sebesar 12,77 persen.
“Hasil SP 2020 mencatat mayoritas penduduk Kaltara didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan di Kaltara,” tuturnya.
Rifai menuturkan dari data ini juga mencatat bahwa pada tahun 2020 Kaltara berada dalam masa transisi menuju era ageing population yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun keatas mencapai lebih dari 10 persen. Hal ini tentu perlu dipersiapkan fasilitas-fasilitas bagi para penduduk usia senja.
“Salah satu gambaran dari hasil proyeksi penduduk, yakni tahun 2035 penduduk Kaltara mencapai 833,60 jiwa dan belum bisa tembus 1 juta jiwa,” ucapnya.
Puncak demografi sendiri baru akan terlihat di tahun 2025 hingga tahun 2046 Provinsi Kaltara masih mmgalami bonus demografi. Proporsi penduduk lanjut usia terus meningkat hingga diproyeksikan mencapai 13,17 persen pada tahun 2035.
“Kondisi fertilitas di Kaltara menuju Replaecement Level, artinya setiap wanita digantikan oleh 1 anak perempuannya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi. Penurunan fertilitas tertinggi terjadi di Kabupaten Tana Tidung, ini mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
