benuanta.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) merumuskan 10 program prioritas pembangunan ke depannya. Di Antaranya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).
Pelaksan Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius mengatakan selain dua mega proyek sedang dikerjakan juga ada ketahanan pangan, konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman, infrastruktur, pembangunan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, bantuan usaha, hingga perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan ketua RT.
“Yah itu adalah pembangunan strategis di Kaltara adalah program yang berkelanjutan,” ucapnya pada Kamis, 24 Agustus 2023.
Memaksimalkan tiap program daerah, butuh sinergitas semua pihak. Sinergi bukan hanya oleh provinsi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah kabupaten dan kota sebagai pilar. Termasuk membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Pembangunan ini berkelanjutan, dan tidak bisa hanya diselesaikan oleh provinsi saja,” ucapnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga turut mendorong peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemprov terus berupaya mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Kayan dan Mentarang, pembangunan KIPI, ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian.
“Untuk ketahanan pangan ini meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak,” tuturnya.
Adapun program prioritas yakni meningkatkan konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota dengan menyiapkan infrastruktur darat, laut dan sungai. Lanjut dia, Pemprov juga bakal meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten kota, wujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif.
“Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan wajib 16 tahun, wujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum millenial. Wujudkan bantuan KUR bagi pelaku UMKM,” paparnya.
Terakhir, program berupa mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan seusai kemampuan keuangan daerah. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Nicky Saputra
