benuanta.co.id, NUNUKAN – Fraksi Hanura menyampaikan pandangannya terhadap LPJ Bupati Nunukan Laura Hafid melalui rapat paripurna.
Juru Bicara Fraksi Hanura, Nikmah, mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan kepada DPRD dan masyarakat Kabupaten Nunukan sekaligus sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah tahun anggaran berikutnya.
Terkait penjelasan Bupati Nunukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2022. Alokasi APBD tahun 2022 sebesar Rp. 1.372.110.154.325,00 memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Target pendapatan daerah sebesar Rp. 1.275.324.308.341,00, namun hanya terealisasi sebesar Rp 1.302.632.345.033.,84 atau hanya 102,14 persen saja.
Jika di lihat dari pendapatan transfer juga memberikan kontribusi besar yaitu sebesar rp. 1.189.745.669.279,43 atau 104,75 persen dari anggaran, hanya saja pendapatan asli daerah memberikan kontribusi kecil Rp. 106.015.465.479,65 atau 81,11 persen dari anggaran, demikian juga yang berasal dari anggaran dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar Rp 6.871.210.256,76 atau 78,08 persen dari anggaran.
Realisasi penerimaan pembiayaan pemerintah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 96 785 845.983,63 atau 100 persen dari anggaran, pembiayaan ini menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
“Kami mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran tersebut, namun dengan pencapaian yang baik itu jangan sampai kita terlena dan merasa puas, kita harus lebih meningkatkan upaya-upaya yang lebih efektif dalam peningkatan pendapatan asli daerah di tahun yang akan datang,” kata Hj Nikmah.
Dalam pencapaian indikator makro pembangunan, diantara indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencapai 67.16 poin, keberhasilan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 yang mencapai Rp. 106.015.465.479,65 atau 81,11 persen dari target.
Namun berdasarkan hal tersebut fraksi partai hanura menyampaikan melalui Juru Bicaranya yakni, Hj Nikmah, ada beberapa catatan terhadap LKPJ bupati Nunukan tahun 2022.
Pertama Visi RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman maju adil dan sejahtera”. Untuk merealisasikan visi tersebut menjadi PR bersama. Salah satunya dengan meningkatkan PAD. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2022 hanya mencapai sebesar Rp. 106.015.465.479,65 atau 81,11 persen. PAD yang melampaui target menggambarkan ekonomi yang membaik atau bisa jadi proyeksi target yang kurang cermat.
Fraksi Partai Hanura mendorong dan memotivasi agar optimisme target PAD terus naik seiring dengan membaiknya perekonomian. Selain itu kata Hj. Nikmah, upayakan maksimal yang inovatif dan kreatif dalam intensifikasi dan ekstensifikasi potensi dan tata kelola sumber-sumber PAD, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nunukan masih perlu ditingkatkan.
Layanan umum masyarakat atau pasien di RSUD Nunukan juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, seperti terlihat di ruangan loket sudah tidak layak menampung antrean sehingga perlu penambahan ruangan atau renovasi ruangan dan memisahkan loket setiap pasien yang berbeda jenis penyakit. “Kami minta itu diperhatikan,” jelasnya.
Dia juga menyayangkan realisasi belanja modal sebesar Rp. 163.568.874, 22 atau 88.89 persen. Ia menilai pemerintah daerah belum mengoptimalkan realisasi belanja modal. “Kami meminta agar bisa di jelaskan dalam persidangan paripurna DPRD berikutnya, kenapa angka realisasi masih belum maksimal,” tukasnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
