benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyebutkan, pembangunan infrastruktur bakal memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Dijelaskan Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius sejalan dengan dibangunnya infrastruktur, maka akan terbangun pula multiplier effect dari sektor-sektor lain.
“Contohnya pertanian akan bergerak ekonominya. Bila infrastruktur konektivitasnya juga terbangun, karena jalan produksi ada. Kalau tidak ada ya tentu akan susah, itulah mengapa infrastruktur menjadi yang prioritas,” ucapnya, Ahad (9/7)
Infrastruktur yang menjadi proyek prioritas dikarenakan masih banyak wilayah di Kaltara membutuhkan konektivitas. Ia mencontohkan terkait pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Krayan, Desa Binusan, Kabupaten Nunukan juga masuk dalam pembangunan infrastruktur prioritas. Seperti ruas Jalan Tanah Kuningan menuju Mangkupadi, di Malinau Jalan Ring Road Malinau simpang empat pusat pemerintahan.
“Untuk wilayah perbatasan tahun ini (2023) pembangunannya masuk dalam reguler, jadi tidak masuk diprioritas. Karena untuk perbatasan ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” jelasnya.
“Kalau pusat itu dari mulai jalan yang ada di Malinau ke Long Bawan itu jalan nasional statusnya. Nah, belum lama ini pak gubernur mengagendakan ke sana melalui jalan darat untuk memastikan jalan itu bisa tembus dan itu juga jalan prioritas,” jelasnya lagi pada benuanta.co.id.
Proyek pembangunan infrastruktur diharapkan bisa selesai tahun ini, sehingga akses untuk menuju Kraya bisa dilalui. Pasalnya, hal tersebut sangat membantu untuk mendistribusikan barang dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sedangkan untuk infrastruktur prioritas di wilayah provinsi seperti Jalan Lingkar Krayan, membutuhkan waktu yang cukup panjang dan memakan anggaran. Sedangkan jalan kabupaten seperti desa-desa hanya perbaikan, namun jika ditanyakan kapan perbaikan infrastruktur itu akan selesai, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“Dalam proyek itu ada yang masuk proyek strategis dan reguler, meski berbeda tapi penganggarannya tetap sama. Hanya saja proyek strategis melibatkan tim di luar pemerintah daerah untuk membantu, ser memastikan pekerjaan tersebut berjalan. Tetapi yang reguler tidak kalah penting karena memberi dampak kepada masyarakat. Tetapi relatif yang kita anggap masih bisa ditangani Pemprov Kaltara dan kabupaten dalam konteks belum membutuhkan intervensi dari instansi vertikal,” turutnya.
Lanjut kata dia bukan berarti proyek yang reguler ini tidak penting dan nomor duakan, tidak. Hanya yang proyek strategis ini melibatkan instansi lainnya di luar pemerintah provinsi dan kabupaten. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Nicky Saputra
