benuanta.co.id, BERAU – Pemadaman listrik bergilir di pemukiman warga Kabupaten Berau kembali terjadi beberapa hari belakangan ini. Padahal sebelumnya pada bulan Ramadhan lalu PT PLN UP3 Berau mendatangkan mesin pembangkit cadangan dengan daya sebesar 7 Megawatt (MW).
Namun alat yang disewa tersebut tidak mampu menutupi kebutuhan distribusi daya listrik kala dua sumber listrik di Berau melambat.
Alhasil Bupati Berau Sri Juniarsih, mengungkapkan akibat kejadian tersebut pihaknya telah memberikan teguran keras kepada manajemen PT PLN UP3 Berau yang tidak kunjung membereskan masalah distribusi listrik ke warga Bumi Batiwakkal.
“Pemadaman ini sangat saya sesalkan, kenapa ada pemadaman lagi,” Rabu (24/5/2023).
Bahkan meneruskan informasi yang Sri Juniarsih telah terima dari pihak PT PLN UP3 Berau, bahwa pemadaman bakal berakhir dalam empat hari ke depan.
“Permasalahan ini, seharusnya tak lagi dialami masyarakat Bumi Batiwakkal lantaran telah memiliki mesin dengan daya yang mampu membuat Berau surplus daya listrik hingga 7 MW. Dan sudah saya marahi itu Direkturnya. Ke depan kami bakal cari lagi solusi terbaiknya,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Berau Madri Pani menambahkan berharap pemerintah untuk segera mencari solusi terbaik agar masalah defisit listrik di Berau segera teratasi.
“Pun pihak eksekutif daerah, dianggap tak perlu memastikan defisit listrik berakhir kala mesin sewaan PT PLN UP3 Berau mendarat di Bumi Batiwakkal. Karena kan itu mesin sewaan, artinya punya jangka waktu. Tidak ada jaminan kita bebas defisit listrik,” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya pun sempat mempertanyakan kejelasan proses adendum antara PT PLN UP3 Berau dengan pihak PLTU Lati yang berstatus milik pemerintah.
Sebab menurutnya proses adendum tersebut dianggap penting sebagai bentuk kerja sama jangka panjang.
“Demi menjamin ketersediaan listrik di Berau dapat berlangsung dengan baik dan memberikan keuntungan bagi pemerintah.
Biar kerja sama itu klir,” tuturnya.
Namun, pihaknya menilai pekerjaan rumah selanjutnya ialah penyesuaian aturan dalam poin undang-undang yang menjadi dasar dalam adendum.
Ia menjelaskan, sepatutnya banyak perubahan yang mesti dilakukan penyesuaian. Bila tidak, kerja sama tersebut bakal sukar dilaksanakan. “Banyak hal yang mesti disesuaikan, makanya adendum itu lama,” bebernya.
Dia pun menyesalkan, dengan kerusakan yang dialami oleh PLTU Lati. Dia menilai, hal tersebut seharusnya dapat ditangani dengan memastikan ketersediaan suku cadang sebagai solusi proses perbaikan. “Karena sejauh ini, alasannya rusak rusak terus (PLTU Lati),” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
