Belanja dan Pendapatan Negara di Provinsi Kaltara Alami Kenaikan

benuanta.co.id, BULUNGAN – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 pada bulan April 2023 mengalami kenaikan dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2023.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Sakop mengatakan pendapatan negara per 30 April 2023 di Kaltara mengalami peningkatan sebesar Rp 214,63 miliar atau 25,99 persen dibandingkan periode tahun 2022.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1590 votes

Kata Sakop, kenaikan pendapatan ini dikontribusikan oleh kenaikan penerimaan perpajakan sebesar Rp 177,51 miliar atau 23,80 persen dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 37,12 miliar atau 46,35 persen.

“Secara persentase kenaikan penerimaan perpajakan dalam negeri paling besar terjadi pada PBB yang naik 123,75 persen, sedangkan secara nominal kenaikan terbesar pada PPh sebesar Rp 161,55 miliar,” sebut Sakop kepada benuanta.co.id, Jumat, 19 Mei 2023.

Baca Juga :  Lonjakan Penumpang Pelabuhan Tengkayu I Diprediksi H-3 Lebaran 

Lanjutnya, kenaikan penerimaan PBB disebabkan adanya pembayaran ketetapan PBB tahun 2021 di tahun 2023. Penerimaan PPh didominasi oleh penerimaan PPh pasal 21 dengan total penerimaan sebesar Rp 253,43 miliar, diikuti PPh pasal 25/29 badan sebesar Rp 238,50 miliar dan PPN sebesar Rp236,29 miliar.

Kemudian pada penerimaan bea dan cukai terjadi pergeseran kontribusi penerimaan Bea Masuk periode tahun 2023 dibanding tahun 2022. Jika pada tahun 2022 bea masuk mendominasi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dengan penerimaan sebesar Rp 6,47 miliar, maka pada tahun 2023 kontribusinya hanya sebesar Rp 1,19 miliar.

“Pada tahun 2023 ini, bea keluar atau pungutan ekspor mendominasi penerimaan perdagangan internasional dengan total penerimaan Rp 5,19 miliar,” sebutnya.

Kata dia, untuk penerimaan bukan pajak, jenis PNBP lainnya masih mendominasi PNBP baik di tahun 2022 maupun 2023. Dimana pada tahun ini pendapatan jasa pelabuhan memberikan kontribusi terbesar dengan penerimaan sebesar Rp 23,41miliar dan diikuti pendapatan biaya pendidikan Rp 17,38 miliar.

Baca Juga :  DKUKMPP Nunukan Kembali Gelar Pasar Murah di Lima Lokasi

“Lalu dari pendapatan Jasa Bandar Udara sebesar Rp 6,34 miliar yang dihasilkan satu-satunya oleh BLU UPT Bandara Juwata Tarakan dengan penerimaan sebesar Rp 10,18 miliar,” paparnya.

Selanjutnya pada belanja negara, kata Sakop telah terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 lalu. Total belanja negara telah mencapai Rp 3,8 triliun atau 31,78 persen, mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp 1 triliun lebih atau  34,71 persen.

“Kenaikan belanja negara ini ditopang oleh kenaikan belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa,” bebernya.

Belanja pemerintah pusat di Kaltara terealisasi sebesar Rp 1,10 triliun atau 29,30 persen dari pagu. Total realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 320,21 miliar atau 40,87 persen. Mayoritas jenis belanja tercatat mengalami kenaikan. Belanja modal mengalami kenaikan paling besar yaitu Rp 189,49 miliar atau sebesar 83,19 persen.

“Hal ini disebabkan adanya realisasi pembangunan PLBN dan pembangunan jalan nasional sebagai kelanjutan dari pembangunan di tahun 2022 yang merupakan proyek multiyears,” ucap Sakop.

Baca Juga :  Baznas Kaltara Siapkan 18 Ton Beras untuk Mustahik

Sedangkan untuk belanja barang terjadi kenaikan sebesar Rp 118,45 miliar atau sebesar 46,87 persen yang yang diakibatkan oleh pelaksanaan tahapan pemilu dan kegiatan penyelenggaraan angkutan perintis. Komponen transfer ke daerah dan dana desa yang belum terealisasi sampai dengan periode ini hanya komponen DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah.

“Realisasi TKD telah mencapai Rp 2,78 triliun atau sebesar 32,81 persen mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp 681,68 miliar atau 32,42 persen,” ujarnya.

Berdasarkan data per Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan tanggal 30 April 2023 tercatat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki pagu terbesar yaitu Rp 1,3 triliun dan telah mencapai realisasi 30,74 persen atau sebesar 423,45 miliar.

“Pagu terbesar kedua diikuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 494,43 miliar yang telah mencatat realisasi 31,44 persen atau Rp 155,44 miliar,” pungkasnya.(*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *