Bupati Berau Buka Bimtek BPK di Pulau Derawan

benuanta.co.id, BERAU – Bupati Berau Sri Juniarsih bersama seluruh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kabupaten Berau melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) selama dua hari di Pulau Derawan.

“Jadi fungsi BPK membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala kampung,” ucapnya Jumat (5/5/2023).

Sri Juniarsih menilai peran BPK pada masa kini sangat penting selain dituntut memiliki kecakapan

“Juga dituntut memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas guna memperkuat kapasitasnya sebagai DPR di tataran kampung,” ungkapnya.

Tak hanya itu, menurutnya kegiatan Bimtek ini sejatinnya salah satu wujud ikhtiar semua BPK se-Kabupaten Berau untuk mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas selaku aparatur yang diharapkan dapat memajukan kampung.

“Untuk itu, besar harapan saya para anggota BPK sekalian dapat mengikuti sesi Bimtek ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya harap peserta cermatilah setiap paparan yang disampaikan oleh narasumber, tanyakan apa yang kiranya perlu ditanyakan, dan terapkanlah ilmu yang saudara dapatkan hari ini,” bebernya.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan Kabupaten Berau, merupakan salah satu kandidat kuat bakal ditetapkan daerah penyokong IKN dari sektor wisata.

“Untuk itu, saya mendorong DPMK Berau agar terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kampung, sehingga peluang dan kesempatan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Terpisah Ketua Umum Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Ferry Radiansyah menyampaikan berkomitmen jalin komunikasi lebih solid bersama badan BPK di Bumi Batiwakkal.

“Ini salah satu manifestasi moralitas rakyat desa yang diwakili oleh bersama para ketua BPK ini bisa tercapai. Apa tujuannya PABPDSI tujuannya untuk menghimpun anggota BPD tiap daerah menyamakan persepsi memperjuangkan nasibnya,” ucapnya Jumat (5/5/2023).

Lebih lanjut, kata dia ada salah satu hal yang hak kewajiban BPK dan BPD belum terpenuhi yaitu masalah kesejahteraan.

“Kerja nya banyak kesejahteraannya kurang. Jadi ketik kumpul anggota banyak keluhannya,” ungkapnya.

Sehingga pihaknya berharap ke depan PABPDSI pun ingin merubah mindset kesejahteraan dan pekerjaan BPK dan BPD di Kabupaten Berau harus seimbang.

“Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mengabdikan diri ke desa untuk mencapai pemerintah desa yang lebih baik,” ujarnya.

Termasuk PABPDSI katanya tahun ini ingin mewujudkan sebuah aspirasi yang harus segera dipenuhi.

“Karena mau tidak mau ini penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintah desa bukan badan lembaga bersifatnya koperasi atau koperatif itu bukan. Tapi BPD dan BPK sebagai penyelenggara pemerintah harus dipenuhi semua masalah kesejahteraan agar bisa tercapai good government di desa,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Yogi Wibawa

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2874 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *