benuanta.co.id, BULUNGAN – Walaupun diprediksi akan terjadi resesi di tahun 2023. Namun dalam kacamata Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara, perekonomian Indonesia yang terus optimis. Hal itu dikarenakan belanja negara sampai dengan bulan Januari 2023 yang tetap tumbuh.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Adi Widyandana mengatakan kinerja perekonomian nasional pada Januari 2023 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan Indonesia itu sendiri. Di mana Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, kondisi ini berbeda dengan kondisi global yang belum menunujukan pemulihan.
“Kondisi perekonomian nasional dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional-regional termasuk Provinsi Kaltara, di Januari 2023, terjadi inflasi sebesar 4,51 persen secara year on year di Provinsi Kaltara,” ucap Adi kepada benuanta.co.id, Selasa 28 Februari 2023.
Dia menjelaskan inflasi di Kaltara dipengaruhi oleh transportasi sebesar 13,61 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,39 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,37 persen.
“Kemudian dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,85 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 2,81 persen,” bebernya.
Lanjutnya, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per 31 Januari 2023 untuk belanja kementerian/lembaga di Provinsi Kaltara turun sebesar Rp 0,21 miliar atau 0,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
Kata dia, penurunan tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp 6,62 miliar yang turun 78,72 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp 3,07 miliar atau sebesar 6,09 persen serta belanja barang mengalami peningkatan Rp 3,35 miliar atau sebesar 15,26 persen.
“Penurunan realisasi belanja modal tersebut mayoritas disumbang oleh penurunan realisasi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp 7,5 miliar atau turun 100 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 karena belum adanya realisasi yang tercatat sampai dengan 31 Januari 2023,” paparnya.
Kemudian, dalam hal belanja transfer, hingga 31 Januari 2023 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara agregat terealisasi sebesar Rp 968,23 miliar atau 11,41 persen dari pagu 2023 sampai dengan 31 Januari 2023.
“Angka ini meningkat 114,94 persen dari realisasi TKDD pada periode yang sama di tahun 2022. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja DBH sebesar Rp 388,58 miliar, naik 370,15 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya,” sebutnya.
Adi menuturkan peningkatan signifikan realisasi DBH ini dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pagu tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pagu DBH tahun 2023 meningkat dari Rp 1.558,84 miliar menjadi Rp 3.123,11 miliar atau 199,65 persen dibandingkan pagu tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 1.564,28 miliar.
“Jika dibandingkan dengan proyeksi yang ada, proyeksi belanja pemerintah di Januari 2023 understated Rp 20,23 miliar, disebabkan oleh overstated belanja K/L sebesar Rp 17,42 miliar atau 17,78 persen dan understated TKDD sebesar Rp 37,65 miliar atau 4,04 persen,” tuturnya.
Masih Adi Widyandana, dia memaparkan dari sisi pendapatan, realisasi total pendapatan negara hingga Januari 2023 tercatat sebesar Rp 258,07 miliar dengan rincian pendapatan pajak sebesar Rp 224,93 miliar, pendapatan bea masuk/keluar sebesar Rp 5,05 miliar dan pendapatan PNBP sebesar Rp28,09 miliar.
Di mana pendapatan negara sampai dengan Januari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 83,57 miliar atau 47,89 persen. Kenaikkan terbesar terdapat pada penerimaan perpajakan yang sebesar Rp83,57 miliar atau 47,89 persen. Peningkatan tersebut yang disumbang oleh pendapatan PPh Non Migas yang naik sebesar 61,02 persen.
“Jika dibandingkan dengan proyeksi yang ada, proyeksi pendapatan negara di Januari 2023 overstated sebesar Rp 21,75 miliar, disebabkan oleh overstated penerimaan perpajakan sebesar Rp 34 miliar atau 18,58 persen, understated penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 0,48 miliar atau 10,50 persen serta understated PNBP dan hibah Rp 12,73 miliar atau 82,88 persen, ” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
