benuanta.co.id, BULUNGAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja dan evaluasi pemerintahan desa Se-Kalimantan Utara tahun 2022, bertempat di aula gedung gabungan dinas Provinsi Kaltara.
Rapat kerja dan evaluasi inipun dibuka langsung Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, pihaknya mengatakan sebagai bentuk silaturahmi juga membahas berbagai hal terkait dengan penguatan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang ada di Kalimantan Utara.
“Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini juga merupakan satu bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk membentuk aparatur pemerintah desa yang berkualitas dan mampu mendukung pelaksanaan dan penerapan pemerintahan desa sesuai undang-undang,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Jumat 18 November 2022.
Lanjutnya, rapat kerja dan evaluasi pemerintah desa ini merupakan langkah nyata dari upaya pencapaian visi dan misi Pemprov Kaltara khususnya pada misi ke-13, yaitu “Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap tahun.”
“Kegiatan ini memiliki 3 tujuan penting, pertama untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa di Kaltara. Kedua, untuk meningkatkan pengetahuan dan tata kelola pemerintahan desa di Provinsi Kaltara sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang baik dan akuntabel, dan yang ketiga untuk menghasilkan resolusi yang menjadi cita-cita dan harapan semua kalangan masyarakat,” paparnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini mengatakan pertemuan kali ini mengangkat tema “Pembangunan desa berkelanjutan (SDG’s) dengan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan penataan desa di Kalimantan Utara”.
Kata dia, pihaknya memberikan perhatian besar atas tiga hal fundamental ini yaitu bagaimana pemerintahan melakukan penanggulangan kemiskinan, menurunkan angka prevalensi stunting dan bagaimana pemerintah dapat menata desa.
“Kemiskinan yang ada di Kaltara harus dapat kita tanggulangi bersama, bukan hanya saya sebagai gubernur, tetapi oleh kita semua jajaran pemerintahan. Kita harus dapat bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara,” tuturnya.
“Dapat saya sampaikan bahwa pada Maret 2022, persentase penduduk miskin (PO) Kaltara, berada pada angka 6,77 persen. Meskipun berada di bawah persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,54 persen kita tidak boleh terlena dan harus terus berjuang menurunkan angka kemiskinan di Kaltara,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya meminta agar permasalahan stunting juga harus mendapatkan perhatikan bersama. Ada di beberapa tempat kasus stunting menurun dan ini harus terus diturunkan sampai di bawah 20 persen, khususnya wilayah Nunukan dan Tarakan.
“Harapan saya di tahun 2024, sudah ada penurunan yang signifikan, karena generasi muda penerus Kaltara harus sehat dan unggul, sehingga generasi muda kita ikut ambil bagian menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045,” tutupnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
