benuanta.co.id, BULUNGAN – Selama pisah dari Kabupaten Bulungan untuk dimekarkan menjadi kabupaten paling bungsu di Kalimantan Utara (Kaltara), pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung belum memiliki pusat pemerintahan yang representatif. Hingga akhirnya Pemerintah Provinsi Kaltara melakukan pengusulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemkab Tana Tidung mendapatkan lahan seluas 400 hektare untuk dijadikan pusat pemerintahan.
“Pusat pemerintahan kita sudah berjalan, Alhamdulillah kemarin tim dari KLHK sudah turun menuntaskan. Sekarangkan statusnya dari HPK menjadi APL,” ungkap Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali kepada benuanta.co.id, Selasa 17 Mei 2022.
Usai tim terpadu KLHK pulang ke Jakarta usai meninjau lapangan di Tana Tidung, di tanggal 27 Mei 2022 ke depan akan ada ekspos setelah pematangan. Maka hasilnya akan diberikan kepada Menteri LHK agar status lahannya dituntaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
“InsyaAllah mudah-mudahan kita sudah masuk proses lelang untuk pengawasan dan pematangan lahan. Kita harap tidak ada halangan untuk lelang ini,” ucapnya.
Dia menjelaskan hutan milik Adindo itu tidak begitu mudah dilaksanakan pembangunan, pasalnya harus melalui beberapa proses perubahan status. Awalnya berstatus Hutan Produksi Tetap (HP) kemudian diturunkan menjadi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) lalu kembali turun ke APL.
“Timdu (tim terpadu) ini akan meramu dari kajian mereka dan data-data di lapangan. Kemudian kami berusaha mengawal di hilirnya berurusan dengan Kementerian ATR BPN untuk membuat legalitas lahan tersebut,” imbuhnya.
Ibrahim menuturkan berbicara masalah lahan, dirinya mengklaim telah selesai tinggal saat ini pematangan lahan saja. Di mana pembangunan tahap pertama adalah kantor Bupati dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Tidung.
“Tahap awal untuk pematangan lahan kurang lebih Rp 36 miliar, kemudian untuk kantor bupati dan DPRD itu Rp 19 miliar,” sebutnya.
Bupati menambahkan untuk kantor bupati dari pembangunan fisik dikucurkan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih rinciannya untuk pembangunan 3 bangunan gedung. Lalu untuk pembangunan kantor DPRD itu sebesar Rp 66 miliar.
“Jadi kantor bupati ini nanti 3 gedung diantaranya geduang A, B dan C,” tutupnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
