benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Meski Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) tahun 2022 tergolong kecil dibandingkan dengan APBD daerah lain, di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Bukan berarti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung, tidak menjalankan program prioritas.
Bupati KTT Ibrahim Ali mengatakan minimnya APBD KTT saat ini tidak mempengaruhi berjalannya program prioritas khususnya yang berhubungan dengan pendidikan.
“Semua agenda sudah mulai kita kerjakan, begitu juga dengan program KTT pintar. Jika APBD kita masih kurang, maka kita masih memiliki dana desa untuk mendukung program itu,” kata Ibrahim Ali, Rabu (12/1/2022).
Bupati pun optimis hal tersebut bisa berjalan. Sebab, dia mengaku akan menambah nominal program KTT pintar yang sebelumnya hanya Rp 1 miliar pertahun, menjadi Rp 1,5 miliar.
“Demi pendidikan anak-anak, tentu hal itu harus kita lakukan. Apalagi program ini lah yang paling diharapkan oleh mahasiswa dan pelajar kita untuk terus berlanjut,” ujarnya.
Dengan berlanjutnya program ini, orang nomor satu di Tana Tidung ini berharap agar tidak lagi anak-anak di Bumi Upun Taka mengalami putus sekolah.
“Lengkapi saja nanti berkas persyaratannya, jika memang layak pasti akan dapat beasiswa itu. Namun yang terpenting saat ini ialah kita harus menjaga semangat anak-anak kita untuk terus bersekolah,” tandasnya.
Di sisi lain Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Tidung, Hanapi, SE., memberikan apresiasi terhadap upaya penyediaan beasiswa.
Menurut kader PPP itu, program ini dinilai tindakan tepat untuk membantu meringankan beban orang tua pelajar atau mahasiswa.
“Di tengah situasi kondisi Covid-19 ini tentunya semua yang berhuhungan dengan masyarakat menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, dengan adanya program ini tentunya sangat membantu orang tua. Apalagi yang menguliahkan anaknya,” ujar Hanapi.
Meski mendukung program tersebut, Hanapi menilai perlu ada klasifikasi penyediaan beasiswa, yakni untuk pelajar atau mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
“Jadi semua bisa memiliki peluang yang sama, baik yang memang pintar dan tidak mampu. Dengan begitu bisa ada pemerataan,” imbuhnya.
Ia memberikan atensi agar setiap proses dilakukan transparan, akuntabel dan selektif. Mulai dari tahap pendataan, pendaftaran, seleksi dan penyaluran. Sehingga penyaluran beasiswa dapat tepat sasaran.
“Apalagi direncanakan tidak hanya dari dewan pendidikan, tapi juga CSR perusahaan dan pemerintahan desa,” tutupnya. (*)
Reporter : Osarade
Editor : Yogi Wibawa
