benuanta.co.id, BULUNGAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk Provinsi Kaltara tahun anggaran 2022.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Nazuar melakukan penyerahan secara simbolis kepada 15 Pimpinan Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah, diantaranya Polda Kaltara, Korem 092/Maharajalila, Kanwil Kemenag Kaltara, PN Tanjung Selor, Kejari Bulungan, Polres Bulungan, Brigif 24 Bulungan Cakti, BPS Kaltara, Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Wilayah Kaltara, BPK RI Perwakilan Kaltara, BPKP Kaltara, UPBU Juwata, Universitas Borneo Tarakan, KPU Kaltara dan BNNP Kaltara.
“Penyampaian DIPA dan daftar alokasi TKDD secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi dalam melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural lebih cepat,” ucap Plt Kanwil DJPb Kaltara, Nazuar kepada benuanta.co.id, Senin 6 Desember 2021.
Kata dia, penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para kuasa pengguna anggaran dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selain itu, DIPA K/L dan TKDD merupakan salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan di daerah,” bebernya.
Nazuar mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 di Kaltara dan proyeksi perekonomian 2022, tahun 2020 dan 2021 adalah tahun yang sangat berat di mana pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan krisis kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial.
“Sejak tahun 2020, APBN telah bekerja keras sebagai bentuk respon kebijakan fiskal yang cepat dan extraordinary untuk mengcounter dampak negatif pandemi Covid-19. Kerja keras APBN ini menghasilkan pemulihan ekonomi meskipun secara bertahap,” paparnya.
Pada kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka 7,07%, tertinggi dalam 16 tahun terakhir, dengan tingkat inflasi yang terjaga rendah dan indikator keyakinan konsumen dan produksi yang mengalami pemulihan. Di Provinsi Kaltara sampai dengan akhir November 2021, belanja negara secara keseluruhan telah terserap sebesar 88,77% atau sebesar Rp9,49 Triliun.
“Belanja melalui K/L terealisasi 76,96 persen atau sebesar Rp 3,15 triliun, termasuk di dalamnya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang baru terserap 69,96 persen atau Rp 80,54 miliar. Sedangkan anggaran TKDD telah terserap 96,09 persen atau Rp 6,34 triliun,” sebutnya.
Belanja dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah terealisasi sebesar Rp 783,33 miliar, dengan rincian diantaranya klaster kesehatan Rp 159,99 miliar, klaster perlindungan sosial Rp 425,97 miliar, klasster program-program prioritas Rp 169,41 miliar dan klaster dukungan UMKM Rp 27,96 miliar.
“Program PC-PEN di Kaltara telah menjangkau ribuan penerima manfaat warga Kaltara, di antaranya 5 rumah sakit, 7 fasilitas kesehatan, 2.010 pasien, 160 tenaga kesehatan, 15.063 PKH, 26.771 penerima kartu sembako, 38.888 KPM BLT Desa, 74.598 pemegang kartu Prakerja, 9.050 tenaga kerja, 14.532 pelaku usaha, dan 8.772 PKL atau warung,” terangnya.
Dia menambahkan Perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di angka 5,2%. Meskipun diproyeksikan membaik, namun tetap harus diwaspadai karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
