KRAYAN – Kunjungan kerja (Kunker) Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP M.Si beserta rombongan ke Krayan, mendapat sambutan baik dari sejumlah kalangan. Pasalnya momen tersebut menjadi waktu yang tepat untuk masyarakat Krayan menyampaikan aspirasinya.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kaltara daerah pemilihan 4 Krayan, Yacob Palung kepada Benuanta. Salah satunya terkait distribusi logistik ke Krayan yang saat ini memang menjadi PR bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan harga yang terbilang sangat timpang di daerah tersebut.
Menurut Yacob, selama ini dalam pemantauannya distribusi barang subsidi berupa sembako di Krayan kurang tepat sasaran yang dilakukan dari penyedia jasa atau atau pihak ketiga yang sebelumnya ditunjuk Disperindagkop Kaltara.
“Pernah barang itu harusnya didistribusi Desember 2020 untuk masyarakat Krayan yang membutuhkan, ternyata informasi dari masyarakat belum terima. Saya sidak, saya dapati ternyata numpuk di rumah penenyedia jasa,” terangnya.
Menurut Yacob, pernah barang bersubsidi harusnya didistribusikan kepada masyarakat Krayan Desember 2020, ternyata dari informasi masyarakat belum mengetahui kalau ada barang subsidi, yang akhirnya Yacob mencari tahu keberadaan barang tersebutberada.
“Maka saya mengadakan sidak di penyalur yang ditunjuk sebagai pengadaan barang subsidi. Akhirnya didapati bahwa tertimbun di toko Pihak Penyedia jasa yang ditunjuk Disperindakop Kaltara. Memperhatikan barang-barang tersebut saya perintahkan segera disuplai kepada pihak BUMDes untuk pendistribusiannya kepada warga desa,” terangnya.
Namun ternyata barang subsidi ini baru pada bulan Maret 2021 baru terdistribusi ke masyarakat, sehingga barang sembako sudah banyak yang kedaluwarsa. “Saya berharap warga masyakat yang sempat berbelanja barang subsibi kedaluwarsa ini bisa menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur dengan menunjukkan contoh barang yang kedaluwarsa tersebut,” sarannya.
Selain itu, dalam kunjungan Gubernur dan Wagub Kaltara, disayangkan ada beberapa titik sesuai rundown, tidak sempat dikunjungi. Padahal ada proyek-proyek yang menurutnya mangkrak. Sudah dikerjakan sekian tahun tapi tidak ada manfaat. Salah satunya proyek penyediaan air bersih.
“Seharusnya ditinjau pak gubernur, tapi panitia mengubah skedul. Harapan saya kemarin ada evaluasi pembangunan yang dulu menurut saya tidak konstruktif penataan-penataan pembanganannya. Tapi mungkin karena waktunya 1 hari, tidak bisa mendatangi titik-titik yang tidak sempat didatangi,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Yacob, komitmen Gubernur Kaltara yang akan membangun Lapangan Terbang Binuang dan memperbaiki akses jalan darat untuk mempermudah akses Krayan ke luar daerah, sangat bagus. Pasalnya itu sangat vital yang menjadi nadi perekonomian masyarakat setempat. “Kalau ini sudah bisa diurusi, ada lalu lintas terkait kebutuhan masyarakat, saya pikir sudah membuka jalur perekonomian masyarakat di Krayan,” jelasnya.
Sebab selama ini masyarakat Krayan kesulitan memasarkan hasil pertanian dan produksi lainnya. Misalnya seperti panen padi yang selama ini sulit dipasarkan kemana-mana. “Kalau ini diurusi dengan baik, persoalan utama masyarakat Krayan seditiknya terbantu,” ulasnya.
Selain itu, warga yang tergabung dalam kelompok yang mengaku mau menstabilkan harga di Krayan yang tergabung dalam sebuah koperasi, dan terdiri dari beberapa putra daerah setempat, mencoba membuat analisa-analisa terkait beroperasinya koperasi yang sebelumnya mengurusi perdagangan dengan Malaysia. Sebab baru sekali beroperasi sudah membuat gejolak di masyarakat, karena berdasarkan evaluasi forum adat setempat, ditemukan harga tidak yang diterima oleh masyarakat.
Jika di harga normal, contoh harga gula di toko-toko di Krayan hanya Rp 15 ribu per kilogram (Kg) yang didatangkan dari Malaysia, justru saat ditangani koperasi Mitra Kaltara bentukan gubernur sebelumnya, Irianto Lambrie, malah melonjak tinggi.
Padahal jika alasan pandemi Covid-19 atau tambahan antigen untuk petugas yang mengurus itu, tidak seharusnya melonjak hampir 2 kali lipat mencapai Rp 28 ribu. “Tetap tidak realistis jika harganya Rp 28 ribu, meski pandemi masak sampai segitu di Krayan. Ini yang menjadi salah satu evaluasi dari forum adat, sehingga menolak dijalankan lagi oleh koperasi yang direkomendasikan oleh pemerintah di zamannya pak Irianto,” ungkapnya.
Untuk itu, forum adat Krayan menyampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur saat pertemuan kemarin agar dievaluasi. Forum adat ini juga menawarkan solusi untuk membentuk koperasi baru untuk mengelola kembali perdagangan dengan pemerintah Malaysia terkait Sosek Malindo. Di mana dalam koperasi itu tergabung di dalamnya pengurus dari lima kecamatan yang ada di Krayan. Mereka akan memadukan konsepnya untuk menekan harga lebih murah yang bisa dijangkau masyarakat Krayan.
“Mereka mempresentasikan ke Pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur dan konsep mereka diapresiasi. Koperasi yang diusulkan forum adat ini bisa menjadi percontohan di daerah lain di Kaltara,” katanya.
“Mereka sudah ketemu dan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sepakat dan meminta mereka membuat rekomendasi dari kecamatan dan akan dibawa oleh rombongan untuk diproses. Mudah-mudahan komitmen mereka (forum adat, Red.) ini bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat Krayan,” tutup Yacob.(*)
Reporter: M. Yanudin
