benuanta.co.id, BULUNGAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mempersiapkan pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 dengan matang.
Syamsuddin mengatakan, catatan permasalahan yang terjadi di tahun tahun sebelumnya, sudah harus dicarikan upaya pencegahan agar tidak terulang kembali.
Salah satunya, perihal penentuan wilayah penerimaan atau yang dalam skema tahun lalu bernama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), disebut dengan zonasi.
“Kalau kita bicara (catatan permasalahan), selalu di Tarakan itu persoalan pada zonasi, ada grey area seperti Kampung Bugis dan lainnya,” ungkap Syamsuddin, Senin (14/4/2025).
Namun demikian, dengan adanya pendirian SMA 5 Tarakan pada tahun lalu, diharap bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut.
“Akhirnya memang ada kebijakan membangun SMA 5 yang posisinya sebenarnya di Karang Anyar, Pasir Putih (untuk mengatasi grey area). Meski belum berdiri (bangunan) sekolahnya, tapi lokal (ruang kelas belajar) sudah dibuka. Nah itu sebenarnya dalam rangka untuk mengakomodir,” jelasnya.
Syamsuddin menekankan, portal website penerimaan murid terkendala. Termasuk dengan jangkauan internet, karena mayoritas pendaftaran dilakukan secara daring atau online.
“Jangan sampai internet dan jaringan itu bermasalah, istilahnya down, karena bisa memicu masalah muncul. Tahun kemarin sebenarnya sudah mulai bagus,” tegasnya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara sebagai OPD terkait, juga diminta mencari solusi terhadap ketimpangan jumlah calon lulusan SMP sederajat dengan daya tampung sekolah negeri, termasuk memperhatikan keberadaan SMA dan SMK swasta yang berada di Kaltara.
“Di Tarakan dan Nunukan itu keluaran dari SMP ke SMA tidak berimbang, artinya keluaran SMP jauh lebih banyak dibanding adanya SMA negeri. Dan harus kita ketahui bahwa rata rata di stigma masyarakat masih ingin masuk di sekolah negeri,” bebernya.
“Tentu dengan daya tampung sekolah negeri yang ada akan kesulitan. Kalaupun dipaksakan masuk semua ke sekolah negeri, akan muncul masalah berikutnya, yaitu sekolah sekolah swasta akan menuntut jangan diterima semua, ditolong diberi peluang untuk siswa bisa masuk,” sambungnya.
Selain itu diperlukan sistematika penerimaan murid baru siap menjawab dinamika yang akan terjadi di lapangan. Disdikbud Kaltara diminta belajar dari hasil evaluasi sebelumnya.
Dirinya juga meminta agar DPRD dilibatkan oleh Disdikbud untuk persiapan PPDB.
“Ketika bisa dimatangkan dengan baik mulai dari sistem, penetapan wilayah, kepanitiaan dan sebagainya, maka peluang masalah semakin berkurang, apalagi ada hasil evaluasi dari tahun lalu,” tandasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Endah Agustina
