NUNUKAN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Nunukan, H. Junaidi mengatakan, bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“TK PUAD ini yang tumbuh kembangnya adalah dari masyarakat, oleh sebab itu BOP untuk menjalankan operasionalnya. Selain itu, bunda PAUD juga diberikan insentif baik dari anggaran APBD provinsi maupun APBN,” kata H. Junaidi kepada benuanta.co.id, Rabu (5/2/2020).
Sedangkan pembagian BOP ini dilihat dari jumlah muridnya. Semakin banyak jumlah murid, maka semakin besar anggarannya. Selian itu, BOP ini langsung masuk ke rekening di masing-masing lembaga TK PAUD.
“Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ini sangat penting, dalam pengerjaannya jangan sampai lalai, jangan menganggap ini sepele,” tegasnya.
Lanjut dia, jangan sampai terjadi saat diminta data, jumlah muridnya banyak. Namun ternyata fiktif saat dilakukan pengecekan di lapangkan. Data tidak sesuai dengan pengajuan. Dikatakan H. Junaidi, hal itu melanggar hukum dan akan diberi sanksi.
“Kita akan tidak lanjuti dan diberikan pemanggilan kepada yang bersangkutan, dan uang yang tersalurkan tolong dikembalikan sesuai dengan jumlah murid yang ada, jangan dipertanggungjawabkan yang fiktif tadi,” ujarnya.
Peran serta lembaga PAUD menjadi perhatian pemerintah baik di kabupaten, provinsi dan pusat, dan pertanggungjawabannya sesuai dengan juknis. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin
