POSTUR dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara tahun 2020 yang mencapai Rp2,55 triliun turut mendapat perhatian pengamat ekonomi Dr Ana Sri Ekaningsih SE MM. Angka ini akan proporsional, kata Dr Ana, jika dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Apalagi sampai memenuhi target pendapatan Rp2,55 triliun yang disepakati.
“Melihat pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dengan kondisi keuangan yang menyerupai APBD tahun 2020, saya optimis bisa ada pertumbuhan ekonomi yang baik jika memang penggunaan anggaran benar-benar pada pos yang telah direncanakan,” ungkap Dr Ana kepada Koran Benuanta.
Secara kumulatif tahunan melalui data dari Bank Indonesia (BI) Kaltara, dijelaskan Dr Ana, pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun 2019 mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan range sebesar 6,92% – 7,32% (yoy). Peningkatan diperkirakan berasal dari lapangan usaha konstruksi sejalan dengan terus berlanjutnya percepatan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur yang dilakukan sepanjang tahun 2019.
“Salah satu proyek utama di Kaltara yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning. Demikian juga di tahun 2020 akan diperkirakan mengalami pertumbuhan,” jelasnya.
Melihat data tahun 2019 inflasi Kaltara tahun 2019 berada pada range 3,80% – 4,20% (yoy). Ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meredahnya tekanan inflasi Kaltara tahun 2019, jelasnya, diperkirakan bersumber dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Begitu juga dengan tarif angkutan udara yang telah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 dan telah mengalami penurunan.
“Turunnya tarif ini sejalan dengan tuntutan masyarakat dan berbagai risiko lainnya dari peningkatan tarif tersebut sehingga inflasi tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun 2019,” urainya.
Seperti diketahui, dalam dokumen APBD Kaltara tahun 2020 tertera belanja barang dan jasa Pemprov Kaltara Rp774,29 miliar, sedangkan belanja tak terduga Rp17,14 miliar. Bagaimana dengan anggaran kehumasan yang lebih besar dibandingkan anggaran Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan seperti yang terjadi sebelumnya, Dr Ana tak mempermasalahkan jika anggaran itu berefek pada dinas tersebut.
“Yang jelas peruntukan anggaran Humas harus tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dalam penggunaan. Misal, Humas secara tidak langsung mempromosikan pertanian dan perikanan dengan cara meliput atau apa saja yang diselipkan pada kegiatan Humas, sehingga anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian benar-benar hanya diperuntukkan pada peningkatan hasil pertanian dan perikanan,” jelasnya.
Bagaimana dengan anggaran pendidikan dan kesehatan? Dr Ana mengatakan, pendidikan dan kesehatan harus masuk skala prioritas lantaran keduanya akan berimbas pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
“Saya rasa itu sebenarnya juga masih kurang (anggaran pendidikan 20%), karena pendidikan itu investasi. Dan terlebih, pendidikan sekarang yang diperlukan vokasi atau sarjana terapan atau yang memiliki keterampilan. Sehingga lulus langsung bisa diserap oleh dunia kerja, itu semua perlu adanya dana,” terangnya.
Untuk menjawab itu, kata perempuan yang juga Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) di Tarakan dan Bulungan tersebut, pemerintah dan dunia pendidikan saling dukung agar anak bangsa dapat menjawab tantangan masa depan, khususnya dalam kemajuan teknologi.
“Hampir semua sendi kehidupan menggunakan teknologi, internet, digital. Diperlukan SDM yang terampil, inovatif, kreatif. Tugas semua pihak. Semoga kaltara melalui APBD kaltara 2020 dapat mewujudkannya dengan baik,” pungkasnya. (arz)
