TARAKAN – Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, memberikan peringatan keras kepada jajaran kepolisian agar tidak membiarkan praktik perjudian sabung ayam kembali beroperasi. Bahkan, Kapolda menegaskan Kapolsek hingga Kapolres dapat dievaluasi jabatannya apabila tidak mampu memastikan wilayah hukumnya terbebas dari aktivitas tersebut.
Pernyataan tegas itu disampaikan saat mendatangi dua lokasi yang sebelumnya diduga menjadi arena sabung ayam di Jalan Binalatung, RT 14, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kamis (12/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menegaskan pemberantasan penyakit masyarakat harus menjadi tanggung jawab seluruh jajaran kepolisian, bukan sekadar penindakan sesaat.
Kapolda menyebut telah memberikan ultimatum kepada Kapolsek setempat sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah tersebut. Menurutnya, pembiaran terhadap aktivitas perjudian tidak bisa ditoleransi, terlebih jika masyarakat sudah berulang kali menyampaikan keluhan dan membutuhkan jaminan keamanan.
“Jika masih terjadi praktik sabung ayam di sini, ya otomatis kita akan evaluasi jabatan. Termasuk Pak Kapolres, ya. Termasuk diri saya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya ditujukan kepada personel di tingkat bawah. Kapolda bahkan memasukkan dirinya sendiri sebagai bagian dari pejabat yang harus siap dievaluasi apabila tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawab.
Ia menegaskan, jabatan di kepolisian melekat dengan tanggung jawab memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, setiap pejabat harus mampu memastikan penanganan penyakit masyarakat berjalan sesuai tugas dan kewenangannya.
“Jika misalnya tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan, apalagi masyarakat membutuhkan rasa nyaman, rasa aman, ya, kami siap untuk dikoreksi,” ujarnya.
Kapolda juga memastikan pemberantasan perjudian tidak hanya menyasar sabung ayam di Tarakan. Jajaran Kapolsek dan Kapolres di wilayah lain di Kaltara diminta bergerak apabila menemukan praktik serupa. Ia menyebut secara internal sudah ada target penanganan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat tersebut.
Menurutnya, perjudian sabung ayam memiliki dampak berantai karena dapat memicu tindak kriminalitas lainnya. Ketika seseorang membutuhkan uang untuk berjudi, bukan tidak mungkin muncul tindakan melanggar hukum lain, bahkan berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
“Ketika dia akan sabung ayam, enggak ada duit, dia akan melakukan tindakan kriminal lain, bahkan misalnya pelariannya ke narkoba dan sebagainya,” bebernya.
Tidak hanya sabung ayam, Kapolda memastikan praktik perjudian lain seperti kupon putih dan judi bola juga menjadi perhatian. Penindakan akan dilakukan secara simultan oleh jajaran kepolisian di wilayah masing-masing. Ia menegaskan tidak ada bentuk perjudian yang mendapat tempat di Indonesia.
“Namanya perjudian itu ya enggak ada tempat, termasuk judi bola,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kapolda turut menyinggung beredarnya foto dan video yang memperlihatkan dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian di lokasi perjudian. Ia menyebut Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) telah mengambil tindakan terhadap persoalan tersebut. Kapolda memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tidak akan melindungi anak buah kami yang ketahuan dan dapat dipastikan dia melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin, termasuk pidana,” bebernya.
Selain persoalan keterlibatan oknum, Kapolda juga mempertanyakan keberadaan sambungan listrik dan meteran PLN di lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat perjudian. Pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN untuk menindaklanjuti persoalan tersebut agar fasilitas serupa tidak kembali ditemukan di lokasi kegiatan ilegal.
Kapolda pun meminta masyarakat ikut melakukan pengawasan dengan tidak mendatangi kembali gelanggang sabung ayam maupun mencari lokasi perjudian lainnya. Menurutnya, kontrol sosial dari masyarakat dibutuhkan agar upaya pemberantasan penyakit masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan.
Ia menegaskan, jajaran kepolisian harus menunjukkan keseriusan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan. Sebab, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari berhentinya aktivitas perjudian saat aparat datang, tetapi juga dari kemampuan memastikan praktik tersebut tidak kembali beroperasi setelah pengawasan berakhir. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
