benuanta.co.id, BULUNGAN – Pasca terbitnya surat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto membuat jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara yang diemban oleh Norhayati Andris dicopot.
Tak hanya itu, jabatan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltara yang dipegangnya juga dicabut. Melihat kondisi tersebut, Norhayati Andris bersama kuasa hukumnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor.
Namun berbeda untuk hari ini, tampak Norhayati Andris didampingi 3 kuasa hukumnya datang ke Polda Kaltara.
Baca Juga :
- Jhony Laing Enggan Klarifikasi, Norhayati: Tuntutan Pidana Berlanjut
- Norhayati Gugat Jhonny Laing, Kini Berujung ke Persidangan
“Kehadiran kami ke Polda Kaltara hanya untuk menyampaikan bahwa kami melakukan pencabutan terhadap gugatan yang kami ajukan ke PN Tanjung Selor,” ucap Mansyur selaku Kuasa Hukum Norhayati Andris kepada benuanta.co.id pada Senin, 13 Desember 2021.
Mansyur mengatakan, pencabutan gugatan yang telah diajukan ke PN Tanjung Selor yang terdaftar dengan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PN.Tjs karena berbagai alasan.
Salah satu isu yang berkembang di masyarakat jika kliennya menggugat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dengan dicabutnya gugatan itu untuk menyudahi persoalan yang terjadi.
“Dengan pencabutan gugatan ini artinya tidak memperpanjang persoalan ini. Untuk itu ibu (Norhayati Andris) mencabut gugatannya,” jelasnya.
Mansyur menuturkan gugatan yang dilayangkan tempo hari itu, karena kliennya ada perasan emosi dan adanya desakan dari keluarga besar Norhayati Andris untuk menempuh jalur hukum.
“Karena mereka melihat ada perlakukan yang tidak adil, sehingga melakukan gugatan ke partai. Karena dia menyadari ini bisa diselesaikan dengan baik, makanya gugatan di cabut dan di internal partai juga dianggap selesai,” tutupnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
