benuanta.co.id, TARAKAN – Polemik rekrutmen tenaga kerja oleh PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI) di luar Kalimantan Utara (Kaltara) memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Isu ini dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial apabila tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi justru tidak diprioritaskan dalam proses perekrutan.
Ekonom Kalimantan Utara, Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si., menilai apabila pemberitaan tersebut benar, maka kondisi itu dapat mencederai kesempatan kerja bagi masyarakat daerah sendiri. Ia menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap sumber daya manusia lokal.
“Kalau pemberitaan polemik tersebut benar maka itu akan mencederai tenaga kerja lokal yang ada di Kalimantan Utara,” ungkapnya, Sabtu (28/2/2026).
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa persoalan tenaga kerja harus dilihat dari aspek keterampilan dan kesesuaian jurusan. Menurutnya, kebutuhan industri sangat bergantung pada kompetensi tertentu, terutama lulusan setingkat SMK yang linier dengan kebutuhan perusahaan.
“Tenaga kerja lokal ini kan berhubungan dengan skill, yang punya keahlian. Kalau memang di tempat perekrutan itu ada SDM yang punya skill yang dibutuhkan perusahaan, sementara di Kaltara tidak ada jurusan yang linier, itu harus dilihat secara objektif,” jelasnya.
Ia menjelaskan di Kaltara memang terdapat SMK, tetapi belum tentu semua jurusannya sesuai dengan kebutuhan spesifik industri seperti PT KAI. Dalam kondisi tertentu, perusahaan diperbolehkan mencari tenaga kerja dari luar daerah jika kompetensi tersebut benar-benar tidak tersedia di Kaltara. “Kalau memang jurusan atau keahlian itu tidak ada di Kaltara, monggo silakan cari di luar,” katanya.
Namun, ia kembali menekankan prioritas tetap harus diberikan kepada putra-putri daerah selama kompetensi yang dibutuhkan tersedia. Menurutnya, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk merekrut dari luar apabila jurusan dan keahlian yang sama ada di Kaltara.
“Selagi ada di Kaltara, utamakanlah yang ada di Kalimantan Utara. Kalau ada jurusan yang sama yang diperlukan, kenapa harus cari di luar?” ujarnya.
Ia juga menyinggung dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tenaga kerja lokal di daerah tempat perusahaan beroperasi memang harus diutamakan. Jika hal tersebut diabaikan, maka potensi polemik sosial dan kecemburuan akan semakin besar, terutama bagi lulusan SMK yang dipersiapkan untuk langsung bekerja.
“Jangan sampai nanti akan membuat polemik sosial dan kesempatan, apalagi anak-anak SMK yang baru lulus tidak diberikan kesempatan bekerja,” terangnya.
Lebih jauh, ia menilai keberadaan industri besar ini semestinya menghadirkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Selain menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, industri juga harus memberdayakan pelaku UMKM setempat agar perputaran ekonomi semakin kuat.
“Keberadaan industri itu harus ada multiplier effect-nya kepada daerah, mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja anak-anak kita, dan pelaku ekonomi kecil juga nimbrung di sana,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pengadaan kebutuhan industri tidak seluruhnya didatangkan dari luar daerah tanpa melibatkan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang gencar mendorong pemberdayaan UMKM, sehingga momentum tersebut harus dimanfaatkan secara optimal.
“Jangan sampai pengadaan untuk industri semua didatangkan dari luar daerah, padahal pelaku usaha kecil di sini bisa dilibatkan,” imbuhnya.
Dr. Syaiful juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk segera melakukan klarifikasi dan investigasi lapangan apabila polemik ini benar terjadi. Ia menilai pembiaran hanya akan memperpanjang keresahan dan memicu kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
“Kalau ini berlarut-larut, akan menimbulkan keresahan dan kesenjangan di masyarakat. Pemerintah harus segera memberikan kejelasan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dr. Syaiful mengingatkan agar daerah belajar dari pengalaman kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tenggara, yang sempat diwarnai isu kurangnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Menurutnya, investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan ketimpangan.
“Kita belajar dari Morowali, jangan sampai orang lokal tidak diberdayakan. Keberadaan PT KAI harus memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltara,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mengakui apabila perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, misalnya hingga ribuan orang, maka hal itu dapat memunculkan dampak ekonomi turunan seperti kebutuhan hunian dan jasa pendukung lainnya. “Kalau memang butuh sampai seribu orang dan fasilitasnya tidak cukup, tentu akan ada dampak seperti orang membangun kos-kosan, kontrakan, dan penginapan,” lanjutnya.
Pada akhirnya, Dr. Syaiful berharap kehadiran PT KAI yang beroperasi di Kabupaten Bulungan benar-benar memberikan manfaat luas, baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pajak, maupun kesempatan kerja bagi generasi muda Kaltara.
“Keberadaan perusahaan ini paling tidak harus memberikan dampak positif buat Provinsi Kalimantan Utara dan masyarakatnya, terutama kesempatan bagi putra-putri lokal untuk membangun daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
