benuanta.co.id, TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak pemerintah pusat lebih serius menangani masalah blank spot yang masih melanda sejumlah wilayah, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman. Minimnya akses sinyal telekomunikasi dinilai menghambat aktivitas masyarakat, terlebih di era digital saat ini.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mengungkapkan, kondisi jaringan di perkotaan belum sepenuhnya optimal. Apalagi di daerah terpencil, banyak lokasi yang sama sekali belum tersentuh layanan internet.
“Kalau di kota saja belum maksimal, apalagi di pedalaman. Waktu saya di NTB, dari Mandalika ke Kuta itu tidak ada sinyal. Padahal itu kawasan wisata,” ungkapnya, Sabtu (9/8/2025).
Ia menilai, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus memberikan perhatian khusus bagi Kaltara. Usulan pembangunan menara telekomunikasi disebut harus terus diajukan tanpa henti.
“Kita jangan bosan mengajukan. Kalau tahun ini tidak dikabulkan, ajukan lagi tahun depan. Harus terus didorong,” tegasnya.
Ia menyebut, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala serius. Dengan PAD yang kecil, Kaltara sulit membangun infrastruktur komunikasi tanpa dukungan dana transfer pusat.
“PAD kita belum cukup, bayar gaji saja pas-pasan. Jadi infrastruktur masih sangat bergantung pada pusat,” jelasnya.
Pihaknya juga menyoroti persoalan menara telekomunikasi yang justru dinonaktifkan, baik milik pemerintah maupun swasta. Bahkan, ada yang dibangun namun tidak pernah dioperasikan.
“Ribuan tower di Indonesia tidak aktif karena masalah kontrak di masa lalu. Ada yang sudah dibayar tapi tidak dibangun. Ini harus jadi evaluasi pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap, pembenahan infrastruktur telekomunikasi di Kaltara segera menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak lagi terisolasi dari akses informasi dan komunikasi. (adv)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
