BULUNGAN – Layanan dokter terbang di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran pada 2026. Efisiensi belanja daerah membuat frekuensi pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kaltara Agus Swandy, mengatakan keterbatasan anggaran berdampak terhadap jumlah kegiatan dan wilayah yang dapat dijangkau tim pelayanan kesehatan.
“Untuk DTPK memang tahun ini ada sedikit kendala terkait anggaran yang kurang mencukupi karena adanya efisiensi. Sehingga tidak bisa sebanyak tahun lalu untuk lokus,” kata Agus beberapa waktu lalu.
Menurut dia, pengurangan anggaran membuat pemerintah harus menyesuaikan volume pelayanan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Dampaknya, frekuensi kegiatan dokter terbang menjadi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
Meski demikian, program tersebut tidak dihentikan. Agus memastikan tim pelayanan kesehatan DTPK tetap menjalankan kegiatan di sejumlah wilayah sasaran.
Dia mengatakan keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah yang sulit diakses.
Pasalnya Kaltara memiliki sejumlah kawasan dengan tantangan geografis yang membuat pelayanan kesehatan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan fasilitas kesehatan menetap. Kehadiran tim medis melalui program dokter terbang menjadi salah satu cara mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, persoalan kekurangan tenaga kesehatan juga masih menjadi kendala dalam pemerataan pelayanan. Kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya manusia membuat upaya menjangkau masyarakat di wilayah terpencil membutuhkan dukungan lebih besar.(*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
