benuanta.co.id, BULUNGAN – Puluhan mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Selor melaksanakan orasi dan penyampaian pendapat terkait plasma milik masyarakat yang belum ada kejelasan di Kecamatan Tanjung Palas Barat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan.
Koordinator Lapangan HMI Tanjung Selor, Muhammad Fauzan dalam orasinya menjelaskan terdapat 5 poin tuntutan yang disampaikan kepada para anggota dewan di antaranya menuntut DPRD Bulungan mendesak Inspektorat Bulungan mengeluarkan hasil audit, kedua menuntut Manager PT Gawi Plantation untuk memberikan transparansi terkait pengelolaan keuangan plasma Koperasi Produsen Bangun Bersama.
“Ketiga menuntut pihak perusahaan PT Gawi Plantation untuk memaparkan luasan lahan kebun inti dan plasma. Keempat mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan agar bertanggungjawab dan menyelesaikan persoalan plasma PT Gawi Plantation,” ucap Muhammad Fauzan kepada benuanta.co.id, Rabu 23 Februari 2022.
Tuntutan kelima para mahasiswa ini mendesak DPRD Bulungan untuk mengevaluasi semua perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Bulungan. Menurutnya sejak melaksanakan orasi di hadapan anggota dewan ini masih begitu alot dan tidak puas terhadap penyampaian para anggota dewan.
“Kalau hasil diskusi tadi kami rasa tidak mendapatkan titik temu. Tadi kami putuskan untuk menyurati DPRD agar dilakukan hearing 3 hari ke depan,” ujarnya.
Pihaknya meminta DPRD Bulungan untuk memfasilitasi pertemuan dengan dinas terkait dan perusahaan PT Gawi Plantation. Sehingga dengan kehadiran semuanya termasuk para mahasiswa sebagai penengah bisa mendapatkan gambaran terkait persoalan plasma.
“Kami meminta DPRD ini sebagai fasilitator. Kami turun menyuarakan soal plasma karena masyarakat kita kurang sejahtera,” jelasnya.
Fauzan mengatakan, soal kesejahteraan ini sendiri telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 terkait Prosedur Perizinan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perkebunan, jika masyarakat harus mendapatkan 20 persen dari plasma yang dikelola oleh perusahaan.
“Sementara di PT Gawi itu masyarakat tidak diberikan 20 persen, malahan masyarakat berhutang kepada pihak perusahaan,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang Tanjung Selor Muhammad Al Bahasyim menjelaskan hadirnya mahasiswa HMI Cabang Tanjung Selor untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah.
“Kami hadir untuk memperjelas bagaimana saat ini pemerintah atau DPRD melakukan kinerja pengawasan,” tuturnya.
Kata dia, jika plasma ini berjalan dengan baik dipastikan tidak terjadi ketimpangan di dalam masyarakat. Pihaknya pun berharap DPRD Bulungan dan stakeholder terkait mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Sebenarnya ini bukan hal baru tapi sudah sejak tahun 2014 terjadi tapi tidak ada plasma yang menguntungkan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
