TANJUNG SELOR – Jalan poros Tanjung Selor menuju Tanah Kuning mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat yang akan berangkat ke Tanjung Palas Timur maupun yang akan ke Tanjung Selor.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Bulungan masih dilema karena belum bisa melakukan pengerjaan tahun ini. Pasalnya anggaran perbaikan untuk poros Tanjung Selor menuju Tanah Kuning belum ada.
“Kalau kita belum bisa menanganinya karena anggaran kita tidak punya. Jalan di Tanjung Palas Timur itu memang mengalami kerusakan yang cukup besar,” ucap Kepala Dinas PUPR Bulungan Adriani kepada benuanta.co.id, Kamis 4 Maret 2021.
Dia mengakui, permasalahan di lapangan telah diketahui. Terlebih pihaknya sudah menerima laporan dari Camat Tanjung Palas Timur yang memberikan surat hasil pertemuan dengan mahasiswa.
“Kami ada menerima surat dari Camat Tanjung Palas Timur terkait permintaan dari mahasiswa untuk perbaikan. Hanya saja penanganannya itu jika dari kita dananya dari siapa,” jelasnya.
Adriani menuturkan, jalan yang sempat dialihkan ke Provinsi Kaltara ini banyak dipertanyakan. Terlebih untuk wewenangnya apakah masih di tangan Pemkab Bulungan atau Pemprov Kaltara.
Kata dia, jalan yang akan diserahkan kewenangannya itu dari Gunung Seriang menuju ke Peso. Kemudian yang dari Desa Gunung Sari hingga ke Tanah Kuning, karena penanganannya cukup panjang maka belum ada perbaikan. “Kalau kita tangani begini anggaran kita tidak punya,” bebernya.
Dirinya pun meminta masyarakat yang melalui jalan itu untuk berhati-hati. Terlebih saat hujan jalan akan begitu licin. Jalan yang dikeluhkan warga ini dekat dengan Brigif 24 BC, di mana telah di rid dan ditimbun tanah liat mengakibatkan permukaan jalan panjangnya kurang lebih 200 meter ini licin dan becek.
“Kita sampaikan ke masyarakat tetap berhati-hati, kalau musim hujan melewati jalan alternatif. Yaitu lewat di Dayak Besar Apung itu akan tembus di Sajau. Memang jalan itu cukup becek dan rusak parah,” tuturnya.
Dia menambahkan penimbunan di jalan itu ada campur tangan pemerintah setelah berkomunikasi dengan perusahaan. “Permasalahan itukan dari tonase, seharusnya pihak provinsi membuatkan Perdanya bukan di kabupaten,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
