BULUNGAN – Anggota DPRD Bulungan, Lausa Laida (LL), menyampaikan pembelaannya dalam sidang perkara dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Kamis (19/11/2026).
Dalam agenda pembacaan nota pembelaan (Pleidoi) tersebut, LL menjelaskan riwayat pendidikannya hingga memperoleh ijazah Paket C yang kini menjadi persoalan hukum. Ia juga beberapa kali terlihat menitikkan air mata saat menyampaikan pembelaannya di hadapan majelis hakim.
Dalam pembelaannya, LL mengaku tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Sedari muda, dirinya memilih bekerja sebagai wiraswasta untuk menghidupi keluarga. Namun, kondisi tidak memiliki ijazah membuatnya merasa rendah diri hingga akhirnya memutuskan mengikuti pendidikan kesetaraan.
Ia menyebut mulai mendaftar sebagai warga belajar di PKBM Ba’ats Darif pada 2012. Saat itu, ia mengikuti pendidikan Paket A di Balai Desa Apung dan dinyatakan lulus pada 2015.
“Saya datang sendiri, mengisi formulir sendiri, dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saya. Saya masuk Paket A di Kelas IV dan belajar di Balai Desa Apung. Saya masih ingat Pak Sadra yang mengajar kami waktu itu,” jelasnya di hadapan majelis hakim.
Setelah menyelesaikan Paket A, LL melanjutkan pendidikan Paket B pada tahun pelajaran 2016 hingga 2017. Kemudian, ia kembali mengikuti Paket C pada 2019 hingga 2020.
Lanjut pembelaannya, LL mengatakan pembelajaran Paket C saat itu sebagian besar dilakukan secara daring. Tugas diberikan melalui grup WhatsApp, termasuk pembelajaran Bahasa Indonesia yang diingatnya diajar oleh Ibu Erni.
Ia mengaku menyelesaikan pendidikan tersebut dan menerima ijazah Paket C pada 2022. LL juga menegaskan bahwa dirinya mengikuti proses belajar, mengisi daftar hadir, menjalani ujian hingga membayar biaya pendidikan.
“Saya tahu dengan pasti bahwa saya belajar, saya menandatangani daftar hadir, saya mengikuti ujian, dan saya membayar biaya pendidikan seperti warga belajar yang lain,” ujarnya.
Terkait persoalan ijazah, LL mengaku tidak mengetahui adanya dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen yang diterimanya. Ia menyebut ijazah tersebut diberikan langsung oleh ketua PKBM.
Ia juga membantah mengetahui adanya pencatatan namanya di PKBM lain. Menurutnya, informasi tersebut baru diketahui setelah pihak PKBM tempatnya belajar menyampaikan bahwa namanya tercatat di lembaga lain sehingga menghambat penerbitan ijazah.
Dalam pembelaan itu, LL turut menjelaskan penggunaan ijazah Paket C saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Bulungan. Ia menyebut ijazah tersebut diserahkan sebagai persyaratan pencalonan dan saat itu dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.
Ia juga menyampaikan persoalan penggunaan ijazahnya pernah dilaporkan pada 2024 kepada Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu. Menurut LL, laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti.
“Saya tidak pernah mengetahui, apalagi berniat, menggunakan ijazah palsu. Saya menggunakan ijazah itu secara terbuka, karena saya yakin ijazah itu adalah hasil belajar saya sendiri,” ungkapnya.
Menutup pembelaannya, LL meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan yang telah disampaikannya. Ia berharap tidak dihukum atas kesalahan yang menurutnya bukan dilakukan oleh dirinya.
Ia juga meminta agar nama baiknya dan keluarga dapat dipulihkan melalui putusan majelis hakim.
“Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan saya dari segala dakwaan dan memulihkan nama baik saya. Saya serahkan sepenuhnya perkara ini kepada kearifan Majelis Hakim, dan saya percaya keadilan akan ditegakkan,” tutupnya.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Endah Agustina







