benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan pencetakan 1.000 hektare sawah baru pada 2026 sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi pangan. Target ini menjadi pijakan menuju swasembada pertanian secara penuh pada 2027.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Heri Rudiyono, program tersebut merupakan kelanjutan capaian 2025 yang juga berhasil mencetak 1.000 hektare sawah baru. Namun, pelaksanaan tahun depan akan dilakukan lebih selektif dengan mempertimbangkan kesiapan lahan dan ketersediaan petani.
“Kalau mencetak sawah, orangnya harus ada, mau menanam, dan lahannya aman. Jangan sampai dicetak tapi tidak ditanami,” ujarnya Sabtu, (28/2/2026)
Menurut dia, tantangan terbesar bukan hanya pada perluasan lahan, melainkan memastikan keberlanjutan produksi. Pemerintah provinsi, kata dia, berperan dalam mendorong dan memfasilitasi program, sementara pelaksanaan teknis berada di tingkat kabupaten.
Heri menjelaskan, karakteristik pengembangan sawah di Kaltara berbeda dengan wilayah seperti Jawa atau Sulawesi yang telah lama memiliki infrastruktur pertanian memadai. Di provinsi ini, sebagian besar sawah tergolong baru sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur, akses jalan, serta alat dan mesin pertanian.
Kabupaten seperti Bulungan dan Malinau dinilai memiliki potensi lahan yang luas. Namun, distribusi dan pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan. Saat ini, tingkat pemanfaatan lahan produktif dinilai belum maksimal.
Dengan perhitungan potensi yang ada, pemerintah optimistis target swasembada 100 persen dapat tercapai pada 2027. Meski demikian, realisasi di lapangan tetap akan menyesuaikan kondisi faktual.
“Kalau direncanakan dengan baik, harus bisa. Tinggal bagaimana kita kerja dan konsisten,” kata Heri.
Selain pencetakan sawah, program pertanian tahun ini juga menargetkan pengelolaan lahan minimal 27 ribu hektare dengan estimasi produksi mencapai 750 ton. Tahun anggaran baru disebut menjadi momentum untuk mengakselerasi capaian tersebut.
Adapun dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian masih tersedia, meski dilakukan penyesuaian dan efisiensi. Bantuan alat dan mesin pertanian tetap diberikan, dengan catatan kesiapan infrastruktur pendukung harus terpenuhi. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
