benuanta.co.id, TARAKAN – Peringati Hari Dharma Karyadhika (HDKD), Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan sejumlah instruksi kepada jajaran Kemenkumham di Kota Tarakan. Penyampaian instruksi ini ditujukan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan untuk selalu berkomitmen dan meningkatkan pelayanan publik.
Menyikapi instruksi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, Andi Mario menuturkan bahwa peningkatan pelayanan yang pihaknya lakukan ialah pelayanan jemput bola untuk pembuatan paspor. Program pelayanan paspor masuk desa sudah mencapai 7 titik, termasuk di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan.
“Program kami kedepannya, pelayanan sampai ke wilayah kerja terjauh di Kabupaten Malinau. Di desa wisata Pulau Sapi dan di kota Malinau sendiri. Jadi jemput bola,” jelasnya, Sabtu (20/8/2022).
Menurutnya, animo masyarakat sangat baik. Sehingga terdapat 200 permohonan paspor pada 7 titik yang sudah pihaknya kunjungi.
Disinggung soal jaringan internet yang kurang memadai di pedesaan, Mario menegaskan bahwa sebelum turun ke lokasi, ia selalu menurunkan tim untuk melakukan cek and ricek.
“Untuk itu kita juga bawa modem, untuk jaga-jagakan karena jaringan disana juga internet nya agak kurang,” sebutnya.
Pelayanan ke wilayah pedalaman ini pihaknya turunkan hingga 9 orang dengan waktu perjalanan 4 hari dilaksanakan langsung secara online. Pelayanan paspor masuk desa ini dilakukan sejak 2 Juli hingga 12 Agustus lalu dengan jumlah pemohon pergantian dan paspor baru sebanyak 600 orang.
“Kalau cetaknya di kantor. Nanti mereka mengambil melalui perwakilan dengan membawa surat kuasa. SOP kalau diwakilkan harus ada surat kuasa,” bebernya.
Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Arimin juga menuturkan bahwa ini pihaknya lakukan dengan memaksimalkan penggunaan X-Ray. Saat ini pihaknya memiliki 93 orang sumberdaya manusia dengan jumlah warga binaan 1.474 orang, sementara kapasitas seharusnya 451 warga binaan.
“Untuk inovasi dari Lapas Tarakan itu ada tujuh inovasi, salah satunya terkait pelayanan dan pengamanan. Kalau pembinaan, memudahkan persyaratan apa yang harus dipenuhi saat mengurus asimilasi dan integrasi. Termasuk pelayanan X-Ray kami maksimalkan untuk deteksi dini, supaya barang tidak semestinya tidak masuk ke dalam dan menjamin keamanan lebih kondusif,” pungkasnya.(*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
