TARAKAN – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Tarakan mendatangi Kantor DPRD Kota Tarakan untuk melakukan hearing bersama Dinas Pendidikan serta BKD Kota Tarakan terkait persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) di tahun 2021 yang belum dilaksanakan di Tarakan, Selasa (12/1/2021) sore tadi.
Ketua Forum Honorer Kota Tarakan, Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa kedatangannya bersama perwakilan guru honorer ini untuk meminta penjelasan sekaligus jalan keluar perihal kegiatan nasional dari P3K yang belum diajukan ke pusat oleh BKD Tarakan.
“2021, 2022, dan 2023 tidak ada CPNS untuk guru, makanya harus P3K. Kalau di Tarakan tidak ada P3K lucu jadinya. Sedangkan BKD mengajukan CPNS ke MenPAN-RB itu ditolak dan untuk guru disuruh ke PK3, tapi kenapa BKD (Tarakan) tidak mengajukan itu. Dan itu yang menjadi pertanyaan kami, makanya kami usulkan ke Dewan,” kata Ketua Forum Honorer Kota Tarakan, Rahmat Hidayat.
Sementara itu, Kadisdik Tarakan, Tajuddin Tuwo mengakui bahwa hingga saat ini PK3 memang belum dibuka lantaran adanya missed pemahaman.
“Ada miss pemahaman kita. Jadi sebenarnya P3K ini syaratnya bersertifikasi, guru yang memiliki bisa itu bisa lolos. Tarakan honorer yang lolos sertifikasi masih sangat kecil yang ada sekarang ini hanya 5 yang memiliki sertifikasi itu dan memenuhi syarat mengikuti P3K,” katanya.
Meski begitu, Tajudin menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tidak akan pernah berhenti berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer.
“Karena Walikota juga cukup memberikan support dan selama ini telah memperlihatkan komitmennya bahwa masyarakat Tarakan yang tergabung dalam Forum Honorer itu bisa ditingkatkan kesejahteraannya,” tutupnya.(*)
Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Ramli
