benuanta.co.id, TARAKAN – Upaya penanganan banjir di Kota Tarakan menghadapi kendala setelah tim hunting yang selama ini bertugas membersihkan sedimentasi dan menormalisasi aliran air dihentikan sementara akibat efisiensi anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tarakan berupaya mengaktifkan kembali tim tersebut karena perannya dinilai penting dalam merespons laporan masyarakat terkait saluran air yang tersumbat.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Tarakan, Syahrun, mengatakan tim hunting sebelumnya dipekerjakan selama enam bulan. Penghentian sementara itu terjadi di tengah kebutuhan penanganan saluran air yang mengalami sedimentasi dan penyumbatan di sejumlah wilayah.
“Karena faktor efisiensi, mereka dipekerjakan sampai enam bulan saja. Tapi kita berusaha bagaimana tim hunting itu kembali lagi,” ungkapnya, Senin (19/10/2026).
Tim hunting tersebut terdiri dari 10 orang yang bertugas menangani permasalahan aliran air, terutama ketika ditemukan sedimentasi atau saluran yang tersumbat. Keberadaan mereka dinilai membantu mempercepat penanganan di lapangan tanpa harus menunggu pekerjaan penanganan saluran air dianggarkan secara terpisah.
“Ada sepuluh orang, untuk menormalisasi aliran air yang sempat tersumbat,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, tim hunting tidak hanya bekerja di satu lokasi, tetapi bergerak berdasarkan laporan yang diterima dari kelurahan maupun masyarakat. Ketika ditemukan saluran air yang tidak berfungsi akibat sumbatan, tim dapat segera turun untuk melakukan penanganan.
“Pokoknya, kalau ada laporan dari kelurahan atau masyarakat bahwa saluran di sini buntu, mereka langsung bergerak,” katanya.
Menurut Syahrun, penghentian sementara tim hunting menjadi kendala karena kebutuhan penanganan saluran air tersebar di berbagai wilayah. Selain masyarakat, pihak kelurahan dan kecamatan juga membutuhkan keberadaan tenaga tersebut untuk membantu mengatasi persoalan saluran air yang berpotensi memicu banjir.
“Kalau mereka tidak ada, susah kita. Dari kelurahan dan kecamatan juga mengharapkan tenaga-tenaga itu,” bebernya.
Karena itu, DPUPR berupaya agar tim hunting dapat kembali bekerja. Namun, apabila upaya tersebut tidak terealisasi, penanganan sedimentasi dan saluran air yang tersumbat terpaksa dilakukan melalui penganggaran pekerjaan secara tersendiri.
“Kalau tidak ada, mau tidak mau kita harus menganggarkan sendiri untuk pekerjaan ini,” tuturnya.
Terkait besaran anggaran untuk membiayai tim hunting, termasuk gaji tenaga yang terlibat, Syahrun belum dapat memberikan penjelasan secara terperinci. Menurutnya, urusan tersebut berada di bawah kewenangan bidang lain di lingkungan DPUPR Kota Tarakan.
“Mohon maaf, ini kebetulan bukan bidang saya bidang lain di DPUPR yakni PSDA,” terangnya.
Meski demikian, Bidang Bina Marga tetap membuka peluang koordinasi dengan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) apabila ditemukan persoalan saluran air yang berkaitan dengan penanganan jalan. Sinergi antar bidang tersebut diperlukan agar permasalahan yang muncul di lapangan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
“Kalau di daerah Bina Marga ada hambatan, kita bisa bantu bersama PSDA untuk menggali itu. Nah, itu yang memang kami harapkan,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait penanganan banjir di Jalan Cenderawasih melalui pembangunan drainase baru, Syahrun menyebut hingga kini belum ada alokasi yang ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Pembangunan drainase menjadi salah satu upaya yang perlu dipertimbangkan selain normalisasi saluran air dan pengerukan sedimentasi, tetapi realisasinya bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Kalau untuk Jalan Cenderawasih ini memang belum ada kita plot,” lanjutnya.
Syahrun berharap pembangunan drainase di lokasi tersebut dapat masuk dalam penganggaran berikutnya. Ia menyatakan akan kembali menyampaikan kebutuhan itu kepada pimpinan dinas agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran.
“Mudah-mudahan anggaran APBD-P ini bisa masuk lagi. Kita usahakan,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
