benuanta.co.id, TARAKAN – Aksi demonstrasi akan digelar Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat Amanat Rakyat (GAMPAR) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Senin (6/4/2026). Massa dijadwalkan berkumpul di Gedung KNPI mulai pukul 14.00 WITA sebelum bergerak menuju lokasi aksi sekitar pukul 15.00 WITA.
Koordinator aksi, Muhammad Zikrul Gibran, mengungkapkan demonstrasi ini dipicu oleh kebijakan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti besarnya alokasi anggaran, khususnya pada pos makan dan minum yang mencapai lebih dari Rp12 miliar.
“Kita sadar, DPRD kita di Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan anggaran sebesar 12 miliar lebih, dan itu menjadi latar belakang kami untuk turun ke jalan,” ungkapnya, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut mendorong aliansi untuk melakukan aksi sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial.
“Anggaran pendidikan dan kesejahteraan masyarakat itu masih kurang, makanya ini yang melatarbelakangi kami turun ke jalan,” tegasnya.
Dalam aksi ini, GAMPAR membawa enam poin tuntutan yang ditujukan kepada DPRD Kalimantan Utara. Salah satu tuntutan utama adalah meminta seluruh anggota dewan menjalankan tugas secara profesional sesuai aturan yang berlaku.
“Kami menuntut seluruh anggota DPRD Kalimantan Utara untuk bekerja secara profesional sesuai perundang-undangan,” katanya.
Selain itu, mereka juga mendesak DPRD untuk mengevaluasi sekaligus membatalkan anggaran makan dan minum yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat. GAMPAR menilai anggaran tersebut perlu ditinjau ulang agar lebih tepat sasaran.
“Kami menuntut DPRD Kaltara untuk membatalkan dan mengevaluasi anggaran makan-minum yang menjadi polemik di masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya evaluasi, aliansi juga meminta agar anggaran tersebut dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, khususnya pendidikan. Langkah ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami menuntut DPRD Kaltara untuk mengalihkan anggaran makan-minum ke anggaran pendidikan,” ujarnya.
GAMPAR turut menyoroti aspek transparansi lembaga legislatif, terutama dalam penyediaan informasi kepada publik. Mereka meminta DPRD memperbaiki website resmi dengan menghadirkan fitur yang memuat informasi APBD dan JDIH.
“Kami menuntut agar DPRD Kaltara memperbaiki website resmi dengan mencantumkan kolom APBD serta kolom JDIH,” terangnya.
Lebih lanjut, aliansi juga menuntut tindakan tegas terhadap pimpinan DPRD Kalimantan Utara. Mereka meminta Ketua Badan Kehormatan DPRD untuk mencopot Achmad Djufrie dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik dan tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Kami menuntut ketua badan kehormatan DPRD Kaltara agar mencopot saudara Achmad Djufrie dari jabatannya sebagai Ketua DPRD,” katanya.
Selain itu, GAMPAR mendesak Fraksi Gerindra, baik di tingkat provinsi maupun pusat, untuk mengusulkan pergantian Ketua DPRD Kalimantan Utara. Hal ini dinilai penting demi menjaga integritas lembaga legislatif di daerah.
“Kami mendesak Fraksi Gerindra Provinsi Kalimantan Utara hingga pusat agar dapat mengusulkan pergantian Ketua DPRD,” tambahnya.
Tidak hanya DPRD provinsi, DPRD Kota Tarakan juga menjadi sasaran tuntutan dalam aksi tersebut. Berdasarkan kajian internal aliansi, persoalan penganggaran dan transparansi dinilai masih menjadi isu utama yang perlu dibenahi di tingkat kota.
“Untuk DPRD Kota Tarakan, tuntutan kami intinya sama, yakni mengenai anggaran dan transparansi kepada publik,” tambahnya.
Zikrul menegaskan aksi ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah agar tidak lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah sadar bahwa kami ini tidak buta, kami turun ke jalan untuk mengingatkan agar tidak lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
