benuanta.co.id, NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nunukan masih menunggu indeks kerawanan pemilu (IKP) tahun 2024 dari Bawaslu pusat, apakah Kabupaten Nunukan masuk katagori rawan rendah, sedang, atau rawan tinggi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan Moch. Yusran, mengungkapkan ada sejumlah dimensi atau ukuran dalam penyusunan IKP 2024, di antaranya konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
“Kalau secara keseluruhan Nunukan masuk katagori rawan rendah, sedang, atau rawan tinggi, kita tunggu rilis Bawaslu RI yang akan disampaikan pada 16 Desember 2022,” kata Yusran, kepada benuanta.co.id, Jumat (9/12/2022).
Kata Yusran, data sementara di olah dan disampaikan oleh Bawaslu ke publik dan pemerintah, serta stakeholder terkait sebagai langkah antisipasi dan strategi pencegahan karena Indeks kerawanan yang akan dirilis bersifat potensi sebagai peta.
Yang menjadi tren kerawanan hingga saat ini adalah politik uang, hoax dan politik identitas termasuk juga dimasa pencalonan nanti, perihal potensi sengketa peserta pemilu dengan KPU, ijazah palsu, bakal calon terindikasi narkoba dan pemalsuan dokumen dukungan bakal calon (Dewan Perwakilan Daerah). “Hal-hal demikian akan jadi perhatian penuh kita dan kita anggap rawan,” terangnya.
Antisipasi titik-titik rawan yang di petakan dari Bawaslu akan melakukan koordinasi awal dengan parpol dan beberapa kegiatan ke masyarakat untuk mendorong pengawasan partisipatif, termasuk mendorong media ya memberikan edukasi politik pada masyarakat dan parpol.
Politik uang banyak variabel yang mempengaruhi, dan setidaknya variabel itu kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan dampaknya dengan rusaknya ke masyarakat juga.
“Kita percaya politik uang lahirkan pemimpin yang korupsi dan dampaknya ke masyarakat juga, seperti buruknya kualitas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat melainkan berpihak pada kepentingan pemilik modal,” tegasnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
