TANJUNG SELOR – Bertajuk silaturahmi kebangsaan, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan ke pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kaltara.
Ketua DPW PKS Kaltara, M Nasir bersama rombongan bertemu langsung oleh Ketua MUI Kaltara K.H Zainuddin Dalila di Kantor Baznas Kota Tarakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021.
“Untuk membangun Provinsi Kaltara, membangun umat perlu sinergitas dan kebersamaan,” ungkap Ketua DPW PKS Kaltara, Nasir kepada benuanta.co.id, Ahad 13 Juni 2021.
Sejak dini PKS melakukan penjajakan kepada masyarakat supaya bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung melalui lembaga masyarakat.
“Bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama untuk masyarakat Kaltara, sehingga PKS dapat memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Kaltara terlebih lagi dari MUI Kaltara,” ucapnya.
Informasi yang diterima dari Ketua MUI Kaltara, saat ini MUI Kaltara belum memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung program MUI. Aturan penjualan makanan berbahan halal dan haram belum ada regulasi yang jelas.
“Informasi yang kita terima Ketua MUI berharap agar PKS membuka pintu komunikasi yang mudah untuk menyampaikan ide dan gagasan demi kebaikan Kaltara,” jelasnya.
Salah satu anggota legislatif yang lahir dari PKS Kaltara saat ini duduk di kursi DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menanggapi harapan MUI Kaltara. Pihaknya siap membuka komunikasi dan membantu untuk memudahkan urusan terkait masalah di masyarakat.
“Saya bersedia untuk komunikasi yang sifatnya politik keumatan, bukan politik praktis yang hanya untuk pertunjukkan. Mudah-mudahan kita bisa menyamakan persepsi,” ujar Syamsuddin.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Bapem Perda DPRD Kaltara ini mengatakan pihaknya juga akan melibatkan anggota DSW PKS untuk memberikan solusi.
“Kami juga melibatkan anggota DSW kami, Agus Winarno. Jadi perwakilan dari kami tidak hanya dari dewan sebagai advokasi, jika tidak bisa diselesaikan lewat propinsi, kami akan bantu lewat tingkat yang lebih tinggi di DPR RI,” tutupnya. (*)
Reporter : Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
