benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati, S.H., menilai penguatan program kesehatan nasional perlu mendapat perhatian khusus di Kaltara, terutama untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pelosok dan sulit mengakses layanan medis.
Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dr. dr. Benyamin Paulus Octavianus, mengenai program prioritas kesehatan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga pemberantasan Tuberkulosis (TBC).
Rahmawati menyebut kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus dibarengi dengan dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Terlebih Kaltara memiliki sejumlah wilayah dengan tantangan geografis yang membuat akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata.
“Kita selalu hadir di tengah masyarakat, terutama yang membutuhkan,” ujar Rahmawati.
Rahmawati pun menekankan pentingnya perhatian terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia mendorong agar program kesehatan pemerintah pusat benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan yang bisa dirasakan masyarakat hingga pelosok Kaltara.
“Terutama daerah 3T ya,” singkatnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes menyampaikan pemberantasan TBC menjadi salah satu prioritas pemerintah. Indonesia saat ini disebut menghadapi persoalan besar terkait penyakit tersebut, dengan jumlah kasus yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis sebagai salah satu upaya mendeteksi berbagai persoalan kesehatan masyarakat lebih awal. Program tersebut akan diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan penanganan TBC dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Benyamin mengatakan Kaltara termasuk wilayah yang akan menjadi sasaran kunjungan pemerintah dalam rangka sosialisasi program kesehatan tersebut. Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan di sejumlah provinsi.
“Kami sudah keliling 27 provinsi, tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa provinsi lagi termasuk Kaltara untuk menyosialisasikan program supaya masyarakat Indonesia bebas TB,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan kesehatan di Kaltara tidak hanya berkaitan dengan penyakit, tetapi juga akses masyarakat terhadap tenaga medis. Kondisi tersebut semakin penting diperhatikan karena sejumlah wilayah Kaltara masuk dalam karakteristik daerah yang sulit dijangkau.
Pihaknya memastikan Kaltara menjadi salah satu daerah yang akan mendapat perhatian dalam penguatan program kesehatan. Selain pemberantasan TBC dan CKG, pemerintah juga menyiapkan renovasi fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD), secara bertahap mulai 2027. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
