benuanta.co.id, TARAKAN – Ketiadaan fasilitas transaksi non tunai di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tarakan menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan perkembangan kebiasaan masyarakat yang kini semakin terbiasa menggunakan metode pembayaran digital.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menilai sebagian SPBU di Tarakan masih tertinggal dalam hal penyediaan sistem pembayaran modern. Ia mengatakan masyarakat saat ini sudah jarang membawa uang tunai ketika beraktivitas, sehingga fasilitas transaksi digital menjadi kebutuhan yang penting.
“Sekarang masyarakat sudah jarang membawa uang cash, jadi kondisi ini cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain yang sudah menyediakan pembayaran QRIS ataupun kartu debit,” ungkapnya, Kamis (5/3/2026) lalu.
Menurut Jufri, tren transaksi non tunai sebenarnya sudah berkembang cukup pesat di berbagai daerah di Indonesia. Namun, beberapa SPBU di Tarakan dinilai belum mengikuti perkembangan tersebut. Ia menilai penyediaan sistem pembayaran digital seharusnya menjadi standar pelayanan bagi konsumen.
“Di banyak daerah lain itu sudah umum ada QRIS atau mesin pembayaran debit di SPBU, jadi seharusnya di Tarakan juga bisa mengikuti perkembangan itu,” katanya.
Ia bahkan menyoroti fakta unit usaha berskala lebih kecil seperti Pertashop justru sudah lebih dulu menyediakan fasilitas pembayaran digital. Hal tersebut dinilai menjadi ironi karena SPBU yang lebih besar seharusnya memiliki kapasitas lebih untuk menyediakan layanan tersebut.
“Pertashop yang skalanya lebih kecil saja sudah ada QRIS, jadi mestinya SPBU juga bisa menyediakan fasilitas yang sama,” jelasnya.
Selain persoalan transaksi digital, Jufri juga menyinggung keberadaan mesin ATM yang kini mulai jarang ditemukan di area SPBU di Tarakan. Padahal, sebelumnya beberapa SPBU menyediakan fasilitas tersebut untuk memudahkan pelanggan yang membutuhkan uang tunai secara cepat.
“Kalau orang tidak bawa cash, sementara di SPBU tidak ada QRIS, tidak ada debit, dan ATM juga tidak ada, tentu ini menyulitkan pelanggan,” tegasnya.
Ia menilai penyediaan sistem pembayaran non tunai sebenarnya dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus mempercepat proses transaksi di SPBU. Dengan adanya pilihan pembayaran digital, pelanggan tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada uang tunai.
“Kalau sudah ada QRIS atau debit, masyarakat tentu lebih mudah melakukan transaksi saat mengisi BBM,” katanya.
Jufri juga menyampaikan persoalan tersebut telah dibahas bersama pihak Pertamina dalam pertemuan yang dilakukan pada Kamis (5/3/2026) lalu. Ia berharap masukan dari DPRD tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan SPBU di Tarakan.
“Iya sudah dibahas tadi (rapat bersama pihak Pertamina), semoga ini bisa menjadi masukan dan aspirasi yang dapat ditampung demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
