benuanta.co.id, BULUNGAN — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Afirin Paliwang, menegaskan pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kaltara Tahun 2027.
Menurut Gubernur Zainal, strategi pemerataan pembangunan dilakukan dengan melihat langsung kondisi lapangan serta menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah, termasuk wilayah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur.
“Yang belum terbangun tentu menjadi prioritas untuk kita dorong. Pemerintah harus melihat langsung ke lapangan dan menerima aspirasi masyarakat agar pembangunan benar-benar merata,” kata Gubernur Zainal, Kamis (9/4/2026).
Ia mengatakan, pemerintah daerah juga melibatkan berbagai unsur dan potensi di provinsi termuda ini, dalam merumuskan langkah pembangunan agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran.
Menurut dia, tantangan geografis bukan alasan untuk mengabaikan daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Meski akses menuju sejumlah wilayah masih sulit, pemerintah tetap berkewajiban memastikan pembangunan menjangkau seluruh kawasan.
“Jangkauan ke beberapa wilayah memang masih sulit, tetapi itu bukan alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan masyarakat di sana,” ujarnya.
Gubernur Zainal menargetkan konektivitas antar wilayah di Kaltara mulai terwujud secara lebih baik pada 2027, seiring pelaksanaan program pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang.
Adapun pemerataan pembangunan secara menyeluruh ditargetkan dapat semakin terorganisasi menjelang 2030. Salah satu fokus pembangunan, kata dia, adalah wilayah perbatasan seperti Krayan di Kabupaten Malinau.
Namun pembangunan di kawasan tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait tingginya biaya konstruksi dan distribusi material.
“Biaya pembangunan di wilayah perbatasan sangat tinggi karena faktor kemahalan dan transportasi material. Misalnya untuk membangun jembatan, besi harus didatangkan dari Jawa,” kata Zainal.
Meski demikian, ia memastikan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tetap berjalan dan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
