benuanta.co.id, Bulungan – Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang melakukan penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada para kepala atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Kementerian Lembaga dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) kepada para Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2024.
Gubernur Zainal mengatakan penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2024, yang merupakan komitmen dan langkah nyata pemerintah. Agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dapat dimulai lebih awal sehingga memberikan manfaat lebih cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltara.
“Ditengah kondisi ekonomi global yang masih tidak ada kepastian, maka APBN 2024 hadir untuk pemulihan ekonomi,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Rabu 13 Desember 2023.
Dia mengatakan APBN juga akan digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen, penurunan stunting sebesar 14 persen. Selain itu, menargetkan penurunan tingkat pengangguran hingga 5 persen.
“Kita juga fokuskan perbaikan kualitas SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan,” paparnya.
Selanjutnya, percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural. Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah.
“Kita juga fokus untuk pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan baik antar golongan maupun antar wilayah,” jelasnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menerangkan dalam penyerahan TKD ini, Pemprov Kaltara menerima sebesar Rp 2,04 triliun dimana ada kenaikan sebesar Rp 500 miliar dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bulungan menerima sebesar Rp 1,38 triliun, Pemkab Malinau sebesar Rp 2,28 triliun, Pemkab Nunukan sebesar Rp 1,51 triliun, Pemkab Tana Tidung sebesar Rp 943 miliar dan Pemerintah Kota Tarakan sebesar Rp 815 miliar.
“Penerimaan TKD terbesar oleh Malinau dan tahun 2024 semua penerimaan masing-masing pemerintah daerah di Kaltara mengalami peningkatan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
