benuanta.co.id, BERAU – Keberadaan guru inklusi di Bumi Batiwakkal dianggap kurang mendapat perhatian.
Pasalnya, sejak tujuh tahun lalu, tidak ada perubahan nasib pada mereka bahkan sebagian statusnya hanya tenaga honorer.
Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang guru inklusi yang mengajar di SMP Negeri 4 Berau, Ayu Meistika pihaknya mengaku, saat ini banyak permasalahan yang harus dihadapi teman-teman guru inklusi.
“Salah satunya soal status. Padahal sesuai dengan Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi. Tapi perhatian kepada kami tidak ada sama sekali,” ungkapnya Rabu (26/7/2023).
Ia melanjutkan, selain permasalahan status, Ayu juga mempersalahkan persoalan gaji, yakni hanya RP 2,9 juta per bulan.
“Sedangkan tugas kami, mengajar semua mata pelajaran. Dengan skema yang berbeda-beda,” ujarnya.
Sehingga menurutnya bukan guru yang diikuti murid, melainkan murid yang diikuti oleh guru yang membuat hal demikian menjadi tantangan tersendiri.
“Sebenarnya kami hanya butuh perhatian Pemkab Berau saja, agar ada tunjangan bagi kami. kami harus kuasai semua mata pelajaran,tidak bisa memaksa anak yang kami ajar harus paham, jika tidak paham akan terus diulang,” ucapnya.
Untuk SMP 4 Tanjung Redeb, dikatakan Yumei, sapaan akrabnya, terdapat 12 anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belajar di sekolah tersebut.
“Dan tentunya, tidak semua bisa digabungkan, melainkan dalam satu pelajaran, hanya bisa diikuti maksimal empat siswa saja, dan metode pemberian pelajaran yang berbeda. Wajar menurut kami, jika menuntut ada perhatian kenaikan gaji,” bebernya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Ambo Saka yang ditemui di ruang kerjanya menuturkan, untuk guru inklusi memang diakuinya, belum pernah bertemu langsung denganya terkait permasalahan ini.
“Saya baru menjabat, jadi belum bertemu dengan mereka,” tuturnya.
Ia mengatakan, terkait tuntutan kenaikan gaji, ia mengaku belum pernah mendengar hal tersebut, namun untuk permintaan tersebut, ia mengaku tentu harus diajukan terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah Berau.
“Ya karena anggaran tersebut, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi nanti diusulkan dulu. Tapi memang belum kami usulkan untuk persoalan itu,” paparnya.
Ia mengaku, jika memang ada kenaikan, tentu disesuaikan juga dengan guru umum, agar tidak ada kesenjangan sosial. Diakuinya, memang guru inklusi merupakan tugas berat. Ia juga mengaku, belum memegang data, berapa guru inklusi yang ada di Berau.
“Jadi tidak semua sekolah, ada guru inklusi, setidaknya, kami akan upayakan kenaikan honor mereka,” tegasnya.
Terpisah, Pj Sekda Berau, Agus Wahyudi menambahkan, terkait tuntutan guru inklusi, pihaknya sudah merapatkan hal tersebut, dan akan diaminkan untuk kenaikan honor mereka.
“Yakni mencapai Rp 1 juta. Dan kemungkinan akan diterapkan oleh pada tahun depan.
Sudah kami rapatkan, dan tahun depan kalau tidak ada halangan, akan dinaikkan,” ujarnya.
Dilanjutkan Agus Wahyudi, persoalan guru inklusi memang menjadi permasalahan komplek hingga saat ini. Kenaikan gaji ini, menurutnya sebagai bentuk perhatian Pemkab Berau, kepada para guru inklusi.
“Untuk saat ini belum bisa, karena anggaran sudah diketok,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Yogi Wibawa
