Dewan Hakim Anulir Seluruh Hasil Cabor Taekwondo Porprov II Kaltara 2026

MALINAU — Polemik yang membelit cabang olahraga (cabor) taekwondo pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 resmi menemui titik akhir. Dewan Hakim memutuskan seluruh rangkaian kegiatan serta hasil pertandingan cabor taekwondo dinyatakan tidak diakui dan tidak dapat disahkan sebagai bagian resmi dari Porprov II Kaltara 2026.

Ketetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Hakim Porprov II Kaltara 2026 Nomor SKEP.01/DH-PORPROV II-26/XI/2026 yang diterbitkan pada Kamis (19/11/2026).

Ketua Dewan Hakim Porprov II Kaltara 2026, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., menjelaskan putusan ini lahir setelah pihaknya merampungkan serangkaian pemeriksaan administrasi, melakukan verifikasi faktual, serta menghimpun keterangan dari semua pihak yang berkepentingan.

“Setelah kami melakukan pemeriksaan administrasi, verifikasi faktual, serta mendengarkan keterangan dari seluruh pihak terkait, Dewan Hakim memutuskan bahwa penyelenggaraan cabang olahraga taekwondo tidak dapat diakui sebagai bagian dari pertandingan resmi Porprov II Kaltara 2026,” ujar Syafruddin.

Baca Juga :  Pochettino Resmi Mulai Bertugas sebagai Pelatih Manchester United

Ia menambahkan, landasan utama keputusan ini berkaitan dengan persoalan keabsahan persyaratan organisasi yang wajib merujuk pada Technical Handbook (THB) serta Peraturan Organisasi Porprov II Kaltara 2026.

“Dengan pertimbangan tersebut, kami menetapkan seluruh rangkaian kegiatan dan hasil pertandingan taekwondo tidak dapat diakui maupun disahkan sebagai hasil pertandingan Porprov II Kaltara 2026,” tegasnya.

Putusan ini merupakan respons atas nota keberatan resmi yang dilayangkan KONI Kabupaten Tana Tidung (KTT) melalui surat Nomor 087/KONI-KTT/XI/2026 tertanggal 17 November 2026 dan surat Nomor 088/KONI-KTT/XI/2026 tertanggal 19 November 2026.

Dalam proses penyelesaian sengketa, Dewan Hakim memeriksa keterangan dari pihak pemohon maupun termohon, Tim Keabsahan, Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah), hingga Tim Umum KONI Provinsi Kaltara, yang selanjutnya dibahas dalam sidang pleno di Malinau pada 19 November 2026.

Beberapa dokumen kunci turut dijadikan rujukan dalam sidang pleno tersebut, antara lain berita acara Delegation Registration Meeting (DRM) tertanggal 6 November 2026, surat Panwasrah Porprov II Kaltara, serta surat pemberitahuan dan permohonan penertiban cabor atau organisasi tidak resmi dari Pengkab Taekwondo Indonesia (TI) Tana Tidung tertanggal 2 November 2026.

Baca Juga :  Cristian Chivu Terpilih Sebagai Pelatih Terbaik Liga Italia 2025/2026

Syafruddin menekankan ketetapan ini memiliki kekuatan hukum tetap di internal penyelenggaraan dan wajib dipatuhi oleh semua elemen yang terlibat.

“Keputusan ini bersifat mutlak dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat. Kami berharap seluruh pihak dapat menghormati keputusan Dewan Hakim yang telah diambil melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Surat keputusan yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Hakim Dr. Syafrudin, Sekretaris Nurfatiha Rizkiah, S.H., dan anggota Kriya Armansyah, S.H.

Sebagai latar belakang, kisruh cabor taekwondo bermula saat kontingen Kabupaten Tana Tidung dilarang berlaga di arena pertandingan, kendati seluruh atletnya telah melewati tahap pendaftaran dan verifikasi dalam Delegation Registration Meeting (DRM) pada 6 November 2026.

Baca Juga :  Sabet 13 Medali Emas, Tarakan Kunci Gelar Juara Umum Cabor Renang Porprov II Kaltara

Dewan Hakim bersama Panwasrah sejatinya sempat mengeluarkan rekomendasi agar para atlet KTT tetap diperbolehkan bertanding karena nama dan kuota mereka sudah tercatat resmi di hasil DRM. Namun, rekomendasi itu tidak diindahkan oleh Pengprov Taekwondo Indonesia Kaltara.

Pihak Pengprov TI Kaltara berdalih kontingen KTT belum mengantongi legalitas kepengurusan berupa surat keputusan (SK) sebagai pengurus cabang yang sah. Buntutnya, sebanyak 28 atlet taekwondo asal KTT yang sudah tiba di Malinau terpaksa batal bertanding.

Situasi tersebut memantik protes keras dari KONI KTT yang menuntut agar seluruh laga taekwondo dibatalkan serta perolehan medalinya dihapus dari penghitungan klasemen Porprov II Kaltara 2026, hingga akhirnya sengketa ini diputuskan secara resmi oleh Dewan Hakim. (*)

Reporter/Editor: Endah Agustina