benuanta.co.id, NUNUKAN – Universitas Borneo (UB) Tarakan melakukan audiensi kepada Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, terkait Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) program baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di ruang kerja Bupati Nunukan, Senin 5 Desember 2022.
Dosen Perikanan Universitas Borneo Tarakan, Muhammad Firdaus, mengatakan Universitas Borneo Tarakan mendaftar diri sebagai perguruan tinggi penerima program tersebut dan menerima mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.
“Yang mendaftar di Borneo itu ada 42 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Medan, Sumatra Utara dan lainnya, mereka ini berkegiatan atau berkuliah di Universitas Borneo Tarakan satu semester dengan mengambil mata kuliah yang ada,” kata Firdaus.
Di Universitas Borneo Tarakan ada program modul Nusantara bagian dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang mengarah tentang budaya, kebhinekaan dan persatuan, mahasiswa yang ikut di program ini mereka mempelajari dan mengenal dan mempraktikkan tentang budaya adat istiadat etnis.
“Karena mereka di Kalimantan Utara mereka harus mengenal Suku Tidung, Bulungan, Dayak, dan masyarakat perbatasan tentang aspek budaya sosial,” jelasnya.
Mahasiswa ini sudah diajak ke wilayah Bulungan, Tarakan, Tana Tidung dan Malinau. Untuk Nunukan akan di fokuskan di wilayah Sebatik untuk isu masyarakat perbatasan,
Dan mereka ini datang bukan seperti pengunjung, atau turis yang hanya datang melihat patok begitu foto pulang, tapi mereka ini berkegiatan berinteraksi dengan masyarakat, jika dimungkinkan mereka akan menginap di rumah warga di perbatasan, sehingga mereka bisa melihat secara langsung dan berbicara dan praktik.
Selain itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, merespons kedatangan tim dari Universitas Borneo Tarakan, dia telah mendengar dan merespons baik atas kunjungan tersebut.
“Banyak sejenis ini, tapi biasanya Kuliah Kerja Nyata (KKN). Silakan saja nanti kita fasilitas di Kecamatan kita, asal tidak membebankan mereka, apalagi tinggal di rumah warga untuk konsumsi tanggungan masing-masing saja,” jelasnya.
Laura juga mengatakan, jangan yang berhubungan dengan pendanaan di Pemda, Kecamatan bahkan di masyarakat saja, kalau hanya masuk secara izin tidak masalah yang nantinya akan difasilitasi melalui camat.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
