SELIPKAN PESAN, BUPATI MINTA MASYARAKAT TAK MUDAH TERPROVOKASI
NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid SE, MM, membagikan secara simbolis bantuan untuk keluarga manfaat (KPM) atau penerima cadangan beras pemerintah sebanyak 9.145 kepala keluarga (KK). Pembagian ini dilakukan di sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nunukan.
KPM ini ditargetkan sebanyak 10.000 KK, namun baru tercapai 9.145 KK, dan akan didistribusikan di 21 kecamatan, kecuali wilayah Krayan dikarenakan transportasi yang cukup sulit dalam pengangkutan beras. Besaran beras per KK sebanyak 10 kilogram.
Penyerahanan bantuan itu juga dihadiri oleh kelurahan se-Nunukan dan beberapa masyarakat yang mewakili. Dengan tetap menjalankan anjuran pemerintah yakni menggunakankan masker dan menjaga jarak dan lainnya.
Selain menyerahkan bantuan secara simbolis yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Nunukan, Bupati Hj. Laura ia juga meluruskan pemberitaan-pemberitan yang berkembang di luar sejak mewabahnya Covid-19 di Kabupaten Nunukan.
Bupati tekankan kepada masyarakat agar tidak terlalu mudah terprovokasi dengan keadaan yang ada atau pemberitaan yang simpang siur yang belum dapat dipastikan kebenarannya itu. Sehingga harus diklarifikasi terlebih dahulu. “Jika ada yang mengatakan pemerintah tidak perhatian kepada masyarakatnya itu salah besar,” kata Laura, Selasa (9/6/2020).
Bupati juga menjelaskan kepada masyarakat yang hadir pada saat itu beserta lurah, untuk penerima bantuan ini adalah yang memang membutuhkan atau yang tidak mampu. Bantuan itu pun sumbernya macam-macam, ada dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Semua itu berproses dan tidak bisa langsung cepat.
“Berdasarkan simulasi yang ada masyarakat kita ini hampir 70 persen telah dibantu oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat, Provinsi dan daerah, sedangkan sisanya 30 persen kategori mampu. Semua juga terdampak Covid-19, namun kita harus memprioritaskan yang benar-benar layak,” jelasnya.
Hj. Laura berharap kepada masyarakat dengan adanya Covid-19 ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri, persoalan ini adalah persoalan bersama yang harus ditanggung bersama, baik pemerintah dan masyarakat. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin
