NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara pada 2019. Penyerahan WTP ini dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan berupa piagam dan plakat. Opini WTP ini merupakan kelima kalinya untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Sebelumnya raihan WTP ini disampaikan saat pengumuman secara video conference, sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penyerahan LKPD dilakukan secara video conference di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Jumat 12 Juni 2020 lalu.
Hari ini, Senin 9 November 2020, piagam dan plakat Opini WTP tersebut baru diserahkan dan diterima langsung oleh Plt. Bupati Nunukan, H. Faridil Murad, S.E., M.T., yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Serfianus SIP M.Si. Di mana raihan Opini WTP ini merupakan kelima kalinya untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan secara berturut-turut.
Kepala KPPN Kabupaten Nunukan, Kurniawan mengatakan, pemberian piagam atas capaian Kabupaten Nunukan dalam penyusunan laporan keuangan terbaik, dan penyerahan plakat, karena predikat WTP yang diperoleh selama 5 tahun berturut-turut. Menteri keuangan juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam bentuk piagam WTP dan plakat.
“Kabupaten Nunukan mendapat WTP ini selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2019. Dan secara finansial Kementerian Keuangan juga sudah memberikan apresiasi dalam bentuk alokasi dana insentif daerah, ini merupakan apresiasi pemerintah pusat, karena bisa meraih predikat WTP dalam penyusunan laporan keuangan,” kata Kurniawan saat ditemui benuanta.co.id, usai penyerahan WTP ruang Plt. Bupati Nunukan.
Dikatakannya, opini WTP sepenuhnya adalah penilaian dari BPK dalam memberikan opini kepada keuangan yang disusun setiap daerah. “Kami melihat selama ini koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sudah sangat baik, baik itu dari sisi penyaluran dana APBN maupun dana transfer daerah, dana desa, dan dari sisi penyusunan laporan keuangan juga koordinasi edukasi yang kami berikan juga sangat bagus,” jelasnya.
Selain itu, Plt. Bupati Nunukan, H. Faridil Murad, S.E., M.T, mengatakan, selama 5 tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Nunukan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan dari hasil pemeriksaan BPK.
“Ini adalah hasil dari kerja keras kita semua di Perintah Kabupaten Nunukan, bahwa kita betul-betul memperbaiki, mempertahankan apa yang kita peroleh, yakni WTP baik dari tahun pertama hingga 5 tahun ini. Dalam artian administrasi kita sudah bagus, dan untuk kedepannya kita bisa mempertahankan apa yang kita peroleh saat ini,” tuturnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin
