benuanta.co.id, NUNUKAN – Keterbatasan akses darat yang selama ini membayangi masyarakat Krayan mulai mendapat titik terang. Pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong percepatan pembangunan jalan tembus Krayan–Malinau yang ditargetkan rampung pada 2028.
Rencana pembangunan tersebut mendapat tindak lanjut setelah digelarnya rapat koordinasi di Malinau dan kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum ke kawasan Krayan. Dalam agenda itu, usulan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, terkait pembangunan dua ruas jalan penghubung Krayan–Malinau menjadi salah satu perhatian.
Dua ruas yang direncanakan meliputi jalur dari kawasan Bandara Yuvai Semaring melalui Pa’ Bawan dan Krayan Tengah menuju Malinau, serta jalur penghubung dari arah Malinau menuju Krayan. Jika terealisasi sesuai target, pembangunan ini diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan konektivitas darat yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Bagi masyarakat Krayan, jalan tembus bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Ketersediaan akses darat berkaitan langsung dengan biaya transportasi, distribusi barang kebutuhan pokok, hingga pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan.
“Alhamdulillah, apa yang selama ini kita perjuangkan untuk masyarakat Krayan mulai mendapat tindak lanjut. Dua ruas jalan ini menjadi bagian penting untuk membuka akses Krayan menuju Malinau. Kita berharap pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan pada 2028 jalan tembus Krayan–Malinau sudah dapat dituntaskan,” ujarnya.
Menurut Irwan, terbukanya akses darat akan memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah. Distribusi hasil pertanian dan perkebunan diharapkan semakin lancar, sementara ketergantungan pada jalur transportasi yang terbatas dapat dikurangi.
“Kita ingin masyarakat Krayan semakin mudah bergerak, hasil pertanian dan perkebunan semakin mudah dipasarkan, biaya logistik semakin rendah, dan pelayanan pemerintah semakin mudah dijangkau. Ini adalah kepentingan masyarakat yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Pemkab Nunukan pun akan melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Pertahanan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengawal rencana pembangunan tersebut.
Irwan menegaskan, target penyelesaian pada 2028 harus diikuti dengan realisasi pembangunan di lapangan. Sebab, masyarakat Krayan membutuhkan akses yang nyata untuk menunjang mobilitas, memperkuat perekonomian, dan memperluas jangkauan pelayanan publik.
“Krayan tidak boleh terus berada dalam keterbatasan akses. Kita ingin jalan ini benar-benar hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika jalan terbuka, maka peluang ekonomi, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat juga semakin terbuka,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
