benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama untuk periode Januari hingga Maret 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lapri dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah desa serta masyarakat penerima manfaat, Senin (16/03/26).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sebatik Utara, Hj. Rahmawati, S.I.P., yang mewakili Plt. Camat Sebatik Utara. Turut hadir pula Kepala Desa Lapri Syamsu Rijal, Pendamping Desa Taufik, S.Pd.I., Ketua BPD Desa Lapri, para Ketua RT, serta masyarakat penerima bantuan.
Penyaluran BLT Dana Desa ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Kedua regulasi tersebut mengatur bahwa salah satu fokus penggunaan Dana Desa adalah penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Pada tahun 2026, jumlah penerima manfaat BLT-DD di Desa Lapri ditetapkan sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Untuk penyaluran tahap pertama yang mencakup tiga bulan (Januari hingga Maret), setiap KPM menerima total bantuan sebesar Rp600.000.
Besaran bantuan yang diterima masyarakat tahun ini mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Lapri.
Jika sebelumnya Desa Lapri menerima Dana Desa sebesar Rp917.933.000, pada tahun 2026 jumlah tersebut menurun sekitar 73 persen sehingga dana yang diterima menjadi Rp251.364.000.
Meski terjadi penurunan anggaran, pemerintah desa tetap berkewajiban melaksanakan delapan prioritas penggunaan Dana Desa yang dikenal dengan istilah IMART, serta belanja lainnya di luar delapan prioritas tersebut. Pelaksanaan program-program tersebut tetap diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Desa.
Kepala Desa Lapri, Syamsu Rijal, menyampaikan bahwa penurunan besaran BLT yang diterima masyarakat merupakan dampak dari berkurangnya alokasi Dana Desa yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada desa. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan berbagai prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan oleh desa.
Sementara itu, Pendamping Desa Taufik, S.Pd.I., menjelaskan bahwa penurunan Dana Desa tidak hanya terjadi di Desa Lapri atau Kecamatan Sebatik Utara, melainkan terjadi secara nasional. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya kewajiban desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sebatik Utara, Hj. Rahmawati, S.I.P., menyampaikan bahwa masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat memahami kondisi yang ada.
Ia menegaskan bahwa keputusan terkait besaran bantuan bukan semata-mata kebijakan pemerintah desa, melainkan menyesuaikan dengan besaran Dana Desa yang diterima dari pemerintah pusat.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa pemerintah desa tetap berupaya menyalurkan bantuan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Meskipun jumlahnya mengalami penyesuaian, bantuan ini diharapkan tetap dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat penerima manfaat,” ujar Rahmawati.
Pemerintah Desa Lapri berharap ke depan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat dapat kembali meningkat sehingga program-program pembangunan desa serta bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat lebih maksimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
