benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan, menyampaikan keprihatinannya terhadap tiga persoalan mendasar yang saat ini dihadapi dunia kedokteran di Indonesia.
Hal ini disampaikannya dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Nunukan masa bakti 2025–2028.
Menurut Bupati Irwan, masalah utama yang belum terselesaikan hingga kini adalah jumlah dokter yang masih kurang, distribusi dokter yang tidak merata, serta minimnya jumlah dokter spesialis, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Dari data yang ada, sebagian besar dokter terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Akibatnya, daerah di luar Jawa, khususnya di pedesaan, pedalaman, dan wilayah perbatasan, sangat kekurangan tenaga dokter,” kata Bupati Irwan, Ahad (24/8/2025).
Ia juga menekankan pentingnya peran IDI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
“Jika pelayanan kesehatan kita semakin baik, saya yakin tidak ada lagi pasien yang memilih berobat ke luar daerah, apalagi ke luar negeri,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Kalimantan Utara, dr. Budy Azis, berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik serta mampu mendorong kemajuan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.
“Sebagai perwakilan IDI wilayah, kami berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan IDI Cabang Nunukan, baik dalam penguatan SDM maupun peningkatan layanan kesehatan,” ujarnya.
Dr. Budy juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya bupati dan dinas kesehatan atas dukungan yang telah diberikan terhadap pelayanan serta kesejahteraan para dokter.
“Berkat kerja sama yang baik, fasilitas kesehatan di Nunukan semakin maju, dan para dokter pun menjadi lebih betah untuk mengabdi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua IDI Kabupaten Nunukan yang baru, dr. Sholeh Rauf, menyampaikan bahwa IDI Nunukan telah berdiri sejak tahun 2008 dan kini memasuki usia ke-16. Saat ini, IDI Nunukan memiliki 110 anggota yang terdiri dari 24 dokter spesialis dan sisanya adalah dokter umum.
“Sebanyak 80 persen dokter umum bekerja di instansi pemerintah, sementara sisanya tersebar di sektor swasta, TNI, Polri, dan pelabuhan,” jelasnya.
Dr. Sholeh juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada dokter senior yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, serta menyediakan insentif bagi dokter-dokter muda agar mereka tetap bersedia bertugas di wilayah perbatasan.
“Dengan dukungan nyata dari pemerintah, kami yakin tenaga kesehatan di perbatasan akan semakin solid dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
