benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan Utara tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu (16/7).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bhineka Tunggal Ika, lantai 16 Gedung KPK itu, mempertemukan seluruh kepala daerah se-Kalimantan Utara bersama Gubernur Kaltara. Rapat dipimpin langsung oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI dan bertujuan memperkuat upaya kolektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayah perbatasan.
Dalam forum tersebut, Bupati Irwan Sabri diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan terkait kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Nunukan. Ia menyoroti tujuh isu strategis utama yang tidak hanya menyangkut tata kelola pemerintahan, tetapi juga pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami membawa suara dari perbatasan. Tantangan kami kompleks, tapi kami percaya dengan sinergi antarlembaga, kita bisa mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan yang merata,” ujar Bupati Irwan, Jumat (18/7/2025).
Tujuh isu strategis yang disampaikan Bupati Irwan, di antaranya akses logistik dan stabilitas harga, mahalnya ongkos distribusi ke wilayah pedalaman dan perbatasan mengakibatkan harga kebutuhan pokok sering melonjak, khususnya saat cuaca ekstrem atau hari besar nasional.
Selain itu, produk dari luar daerah bahkan luar negeri seperti Malaysia masih mendominasi pasar lokal, menyebabkan pelaku UMKM kesulitan berkembang dan menciptakan ketimpangan ekonomi.
Ketiga luas wilayah dan biaya transportasi, jarak antarwilayah yang jauh dan terbatasnya moda transportasi menyebabkan distribusi logistik tidak efisien dan menghambat investasi.
Keempat dampak inflasi terhadap PAD, kenaikan harga barang dan jasa berdampak langsung terhadap penerimaan daerah, terutama dari sektor-sektor yang bergantung pada daya beli masyarakat.
Kelima program Subsidi Ongkos Angkut (SOA), sebagai solusi, Pemkab Nunukan melaksanakan program SOA untuk menurunkan beban logistik dan membuka konektivitas bagi daerah-daerah tertinggal.
Keenam, penguatan ekonomi rakyat dan infrastruktur upaya yang telah dilakukan antara lain, pembentukan koperasi desa, pasar murah, distribusi barang pokok, pembangunan jalan, penyediaan alat berat per kecamatan, serta kerja sama energi terbarukan berbasis surya dan biomassa.
Ketujuh, reformasi sistem pengadaan transformasi pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui penguatan UKPBJ, digitalisasi sistem e-procurement dan e-katalog, serta pelatihan untuk pelaku usaha lokal agar dapat bersaing secara sehat dan transparan.
Melalui paparan ini, Bupati Irwan mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya KPK dan pemerintah pusat, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pemerintahan yang antikorupsi serta mendukung percepatan pembangunan di wilayah strategis seperti Kabupaten Nunukan.
“Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan nasional dan integritas bersama, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya akan maju secara fisik, tapi juga bersih dari praktik korupsi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
