benuanta.co.id, NUNUKAN – Sebuah harapan baru untuk masa depan pendidikan di perbatasan. Pemerintah Kabupaten Nunukan tengah mengusulkan lahan seluas lima hektare kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk membangun Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan berasrama yang akan menjadi rumah kedua bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, penerima PKH, hingga anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Lahan yang diincar berada di lokasi strategis, tepat di depan Kantor Bupati Nunukan, di kawasan Islamic Center. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Nunukan, Faridah Ariyani, menyebutkan bahwa pengajuan lahan telah dilakukan sejak Mei 2025. Kini, tinggal menunggu hasil pengecekan lapangan oleh tim dari Kemensos yang dijadwalkan turun bulan ini.
“Lokasinya sudah sangat ideal. Bebas sengketa, tidak berada di kawasan lindung, dan sesuai dengan peruntukan dalam RTRW. Tapi kami tetap menunggu hasil akhir dari verifikasi tim pusat,” kata Faridah saat ditemui Senin (15/7/2025).
Tidak seperti sekolah umum pada umumnya, Sekolah Rakyat ini akan mengusung sistem terpadu dari jenjang SD hingga SMA dan dilengkapi fasilitas boarding school. Sekolah ini ditujukan secara khusus bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak—terutama mereka yang berasal dari keluarga termiskin, anak-anak yatim atau terlantar, serta anak-anak PMI yang selama ini tinggal di bawah naungan yayasan sosial.
“Ini bukan hanya soal gedung sekolah. Ini tentang mengangkat martabat dan masa depan anak-anak yang selama ini terpinggirkan,” jelas Faridah.
Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat ini juga dirancang sebagai pusat pengembangan karakter dan bakat siswa. Nantinya, sekolah ini akan dilengkapi fasilitas ekstrakurikuler untuk menampung minat siswa dalam bidang seni, olahraga, keterampilan vokasional, hingga teknologi.
“Kami ingin anak-anak di sini tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya skill, percaya diri, dan siap bersaing di masa depan,” kata Faridah.
Langkah Pemkab Nunukan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius dalam memperjuangkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan yang seringkali luput dari perhatian pusat.
Jika disetujui, pembangunan Sekolah Rakyat ini akan menjadi yang pertama di Kalimantan Utara dengan pendekatan sosial terintegrasi, menyatukan fungsi pendidikan, perlindungan anak, dan pemberdayaan keluarga dalam satu kawasan. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
