benuanta.co.id, NUNUKAN – Tim gabungan yang terdiri dari Satgas Bais, Tim Second Fleet Quick Response (SFQR) Lanal Nunukan, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 11/Kostrad, Satgas Mar Ambalat, dan Tim Satgas Kopaska Ambalat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Jumat, 21 Februari 2025.
Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut (P) Handoyo mengatakan, pengungkapan ini bermula sekira pukul 09.30 WITA. Awalnya tim gabungan menerima informasi dari jaringan intelijen adanya rombongan yang diduga CPMI ilegal berencana menyeberang ke Tawau, Malaysia menggunakan speedboat dari pangkalan Somel Sei Pacang, Sebatik Utara.
“Berbekal informasi itu, tim gabungan melakukan pendalaman informasi dan membagi tugas guna melaksanakan penggagalan terhadap upaya penyeberangan ilegal tersebut,” kata Handoyo kepada awak media, Jumat (21/2/2025).
Dikatakannya, saat itu tim melakukan pantauan berhasil mengidentifikasi dua unit mobil yang melintas dan terlihat mencurigakan. Diduga mobil tersebut membawa sejumlah penumpang.
“Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa penumpang tersebut merupakan CPMI non prosedural,” ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 23 orang yang terdiri dari 11 orang dewasa dan 12 anak-anak yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Para PMI tersebut mengaku akan ke Malaysia untuk bekerja.
Petugas juga mendapati para PMI tersebut membayar RM 1.000 sebagai ongkos biaya dari Nunukan hingga ke Malaysia.
“Untuk calo saat ini sudah ada satu nama yang kita kantongi yang masih kita dalami. Untuk para korbannya ini kita serahkan ke BP3MI Kaltara untuk di periksa lebih lanjut,” ungkapnya.
Handoyo mengatakan, TNI tidak akan memberikan ruang bagi sindikat penyelundupan manusia yang memanfaatkan jalur laut untuk kepentingan ilegal.
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen TNI AL dan stakeholder terkait dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi warga negara Indonesia dari ancaman perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja.
Ia menyampaikan, keberhasilan dalam penindakan kegiatan ilegal ini menunjukkan komitmen Lanal Nunukan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan. Khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia.
“Melalui patroli rutin dan pengawasan ketat di wilayah perbatasan, kami bersama dengan stakeholder terkait akan terus berupaya mencegah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. TNI AL mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dengan melaporkan segala aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan penyelundupan tenaga kerja ilegal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP3MI Kaltara, Kombes Pol F Jaya Ginting mengapresiasi kinerja TNI yang berhasil menggagalkan keberangkatan PMI.
“Ini adalah bentuk negara hadir dan melindungi warga negaranya, mungkin saudara-saudari yang hari ini ditunda keberangkatannya merasa marah dan jengkel, namun ini ada bentuk kecintaan kita kepada WNI agar mendapatkan perlindungan hukum,” tutur Ginting.
Ginting mengatakan, hal ini juga sebagai upaya petugas agar WNI atau PMI tidak menjadi korban eksploitasi di Malaysia serta untuk mengurangi angka para PMI bermasalah yang dideportasi.
“Bahkan untuk data kita di tahun 2024 lalu, setidaknya ada 3 ribu PMI yang di pulangkan dari Malaysia melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan,” terangnya.
Terpisah, Mansyur (46) salah satu PMI asal Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengatakan, hari ini ia bersama dengan anaknya yang masih berusia 9 tahun hendak kembali ke Malaysia. Lantaran selama ini ia sudah lama bekerja di Malaysia.
“Ia saya berdua sama anak saya, saya sudah cerai. Saya memang kerja di Sandakan, Malaysia. Anak saya ini pun sekolah di sana,” kata Mansyur.
Ia menuturkan baru saja pulang ke kampung halamannya untuk menjenguk orang tuanya yang sakit dengan membawa anak semata wayangnya.
Terkait calo yang memfasilitasi keberangkatan mereka ke Malaysia, ia mengaku tidak mengetahui siapa orangnya. Lantaran ia hanya dihubungi jika nanti akan di jemput oleh sopir di pelabuhan hingga dibawa ke Pulau Sebatik.
“Sebenarnya saya punya paspor, bisa saja saja lewat jalur resmi tapi anak saya tidak punya surat. Makanya saya terpaksa lewat samping biar bisa sama-sama dengan anak saya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
