benuanta.co.id, TARAKAN – Beberapa waktu lalu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Hj. Riri Damayanti John Latief menilai pemerintah perlu mengatur ulang tata niaga bahan pangan.
“Saya lihat harga komoditas pertanian sering tidak stabil. Ini perlu pembenahan, jangan sampai petani mengalami kerugian yang menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan. Sektor hulu dan hilir harus benar-benar diperhatikan,” ungkapnya.
Hal ini dilakukan secara mendesak agar pemerintah fokus pada program swasembada pangan, hal itu guna menghentikan kebijakan impor yang selama ini merugikan petani.
Di Kota Tarakan sendiri nampaknya swasembada ini belum dapat dilakukan, apalagi dalam sektor pertanian. Dikatakan oleh Walikota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes kendala terbesar untuk swasembada ialah lahan yang terbatas.
“Sebenarnya bisa saja kalau dilakukan intensifikasi, itupun kalau lahan terbatas jadi agak berat dan untuk swasembada penuh itu memang agak berat,” ungkapnya kepada benuanta.co.id, Selasa (5/10/2021).
Alasan lainnya, makin bertambahnya penduduk Kota Tarakan. Pihaknya juga telah meminta kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara untuk dapat berkolaborasi dengan kabupaten lainnya agar suplay bahan pangan saling menutupi.
“Misalnya Tarakan memiliki kelebihan ayam maka bisa disuplai keluar, sebaliknya Bulungan memiliki stok beras lebih bisa disuplai ke Tarakan juga,” imbuhnya.
Ketua Satgas Covid Kaltara ini menuturkan terdapat swasembada yang menurutnya bisa berjalan walupun tida sepenuhnya, yakin pada sayur-sayuran.
“Seperi kangkung, sawi juga atau tanaman hidroponik itu juga bisa, tapi ingat ini tidak bisa sepenuhnya karena kondisi lahan tadi ya,” bebernya.
Kendati tak bisa swasembada pangan sepenuhnya, Tarakan masih terlihat melakukan impor dari luar daerah seperti Cabai dan Bawang-bawangan.
“Produksi cabai kan tidak selama nya ready dan agak lama juga ya mau tidak mau kita datangkan dari luar Kaltara,” tutupnya.(*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
