benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mendorong pengembangan budidaya perikanan yang terintegrasi dengan pelestarian mangrove sebagai salah satu model pengelolaan tambak berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga daya saing hasil perikanan sekaligus melindungi ekosistem pesisir yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Salah satu hasil penerapan model tersebut terlihat di Desa Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Panen udang windu yang sebelumnya mencapai 130 kilogram meningkat menjadi 370 kilogram dengan jumlah benih tebar yang sama setelah kelompok pembudidaya menerapkan perbaikan kualitas air dan penggunaan mikroorganisme lokal (MOL).
Hasil budidaya siklus pertama itu ditinjau oleh Pemprov Kaltara, Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, bersama perwakilan pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan tim proyek Nature-Based Solutions for Climate Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM), Selasa (13/10/2026). Kegiatan tersebut meliputi panen, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi untuk pengembangan program ke depan.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk (PDS), dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara, Hasan Basri, menilai model budidaya tambak terhubung mangrove atau Associated Mangrove Aquaculture (AMA) dapat menjadi contoh pengembangan perikanan yang bisa diterapkan di wilayah lain.
Menurutnya, salah satu keunggulan pendekatan ini adalah adanya panduan pengelolaan yang tersusun sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan demikian, pengembangan budidaya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Ini program percontohan yang bisa diaplikasikan. Harapannya, ke depan ini berjalan dan bisa dicontoh oleh masyarakat sekitar kita, tetapi tentunya harus ada panduannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sektor perikanan masih memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Kaltara. Berdasarkan data statistik dan Bank Indonesia yang dirujuknya, sektor perikanan berada pada peringkat kelima sebagai penyumbang perkembangan ekonomi daerah. Perikanan juga menjadi salah satu komponen yang diperhatikan dalam pengendalian inflasi daerah karena berkaitan dengan ketersediaan dan pasokan komoditas pangan.
Kendati volume produksi perikanan Kaltara secara nasional masih relatif kecil dibandingkan sejumlah daerah lain, Hasan menilai kualitas hasil budidaya menjadi salah satu keunggulan yang perlu dipertahankan. Karena itu, menurutnya, pengembangan tambak perlu diarahkan untuk menjaga mutu hasil produksi sekaligus mempertahankan kondisi alam yang mendukung kegiatan perikanan.
Hasan turut menyoroti luas kawasan tambak di Kaltara yang, berdasarkan hasil evaluasi lintas instansi sebagaimana disampaikannya, mencapai sekitar 148.000 hektare. Luasan tersebut menjadi potensi besar bagi pengembangan perikanan budidaya, tetapi sekaligus membutuhkan pengelolaan yang terukur agar kegiatan ekonomi tidak mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir.
“Artinya, walaupun kuantitas produksi kita masih kecil untuk nasional, kualitas kita masih yang terbaik. Dengan adanya kegiatan AMA ini, mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman yang lain,” bebernya.
Ia mengatakan penerapan budidaya terintegrasi mangrove juga perlu menyesuaikan karakteristik lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Model yang berhasil di suatu wilayah tidak serta-merta dapat diterapkan di daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi kawasan dan kebutuhan masyarakatnya.
Dirinya turut mengapresiasi keterlibatan organisasi nonpemerintah, termasuk Wetlands International Indonesia, 3GI, dan mitra lainnya, dalam mendukung pengembangan model budidaya tersebut. Kolaborasi dinilai penting karena pendampingan teknis dan pemulihan ekosistem membutuhkan proses panjang, sedangkan pemerintah memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh kegiatan perikanan secara terperinci di setiap wilayah.
“Pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya lembaga swadaya masyarakat. Namun, penerapannya harus mengikuti karakteristik daerah dan muatan lokal, termasuk karakteristik sosial dan budaya,” jelasnya.
Budidaya tambak terhubung mangrove atau AMA merupakan sistem budidaya perikanan pesisir yang mengintegrasikan usaha tambak air payau, seperti udang, ikan, dan kepiting, dengan ekosistem mangrove. Pendekatan ini menjadi salah satu alternatif untuk mempertemukan kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya perlindungan lingkungan.
Kaltara sendiri memiliki bentang ekosistem mangrove yang luas, mulai dari Delta Kayan di Kabupaten Bulungan hingga Sembakung di Kabupaten Nunukan. Namun, alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak dan penggunaan lahan lainnya telah berlangsung cukup signifikan sejak dekade 1990-an.
Perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena pengelolaan tambak yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi fungsi ekologis mangrove, mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, menurunkan produktivitas perikanan, serta meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang tercantum dalam bahan program, luas hutan mangrove Indonesia pada 2026 mencapai 3,45 juta hektare atau sekitar 23 persen dari total luas mangrove dunia. Di sisi lain, degradasi kawasan mangrove selama beberapa dekade terakhir menjadi tantangan yang membutuhkan upaya perlindungan dan rehabilitasi secara berkelanjutan.
Koordinator Program Pesisir dan Delta Wetlands International Indonesia, Aji Nuralam Dwisutono, menjelaskan ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Ekosistem lahan basah seperti mangrove berperan penting dalam menjaga ketersediaan air, melestarikan keanekaragaman hayati, mengatur iklim, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia,” jelasnya.
Guna menjawab tantangan tersebut, program NASCLIM dikembangkan melalui pendekatan solusi berbasis alam yang dipadukan dengan penguatan mata pencaharian masyarakat. Program lima tahun yang bekerja sama dengan Pemerintah Kanada ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Pelibatan masyarakat menjadi salah satu aspek utama dalam pelaksanaannya. Di Desa Liagu, upaya tersebut dilakukan melalui Sekolah Lapang yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok pembudidaya dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan mata pencaharian berdasarkan potensi lokal.
“Program ini bisa menjadi model pendekatan yang tidak hanya dilaksanakan oleh teman-teman
NASCLIM, tetapi juga dapat diimplementasikan di tempat lain. Namun, yang lebih penting adalah
bagaimana masyarakat di sekitar kawasan pesisir, khususnya kawasan mangrove, dapat dilibatkan secara aktif,” terangnya.
Pengurus Kelompok Liagu Lestari Barokah, Jhony Lee, menambahkan peserta Sekolah Lapang mendapatkan 12 materi pembelajaran. Salah satu materi yang diterapkan adalah penggunaan mikroorganisme lokal untuk membantu memperbaiki kualitas air tambak.
Menurutnya, penerapan pengetahuan tersebut mulai menunjukkan hasil pada budidaya udang windu dan bandeng. Selain peningkatan hasil panen udang, kelompok pembudidaya juga mengamati pertumbuhan udang yang lebih baik dan bandeng yang dinilai lebih tahan terhadap penyakit.
“Kami melihat pertumbuhan udang windu yang semakin baik dan bandeng yang dibudidayakan lebih tahan terhadap penyakit. Ketika mangrove mulai tumbuh, vegetasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai penyaring alami yang turut menjaga kualitas air dan kesehatan tambak,” jelasnya.
Peningkatan hasil panen dari 130 kilogram menjadi 370 kilogram tersebut menjadi indikasi awal yang menjanjikan bagi penerapan AMA di Desa Liagu. Namun, keberlanjutan hasilnya tetap memerlukan pemantauan kualitas air, penerapan teknik budidaya yang tepat, dan evaluasi pada siklus produksi berikutnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Syam Hendarsyah, menilai keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting agar pendekatan tersebut tidak berhenti sebagai proyek percontohan, tetapi dapat dikembangkan di wilayah pesisir lainnya.
Ia berharap model AMA dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kemampuan teknis pembudidaya, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta mitra pelaksana perlu terus dilakukan.
Bagi Pemprov Kaltara, pengembangan budidaya terintegrasi mangrove menjadi peluang untuk memperkuat sektor perikanan tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, potensi tambak yang luas di Kaltara diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi lebih besar sekaligus menjaga ekosistem pesisir bagi generasi mendatang. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
