benuanta.co.id, TARAKAN – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tarakan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama para pemangku kepentingan pada Kamis (24/9/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat standar pelayanan mutu hasil kelautan dan perikanan, sekaligus menyerap aspirasi dari para pelaku usaha di wilayah Kalimantan Utara.
Kepala BPPMHKP Tarakan, Piyan Gustaffiana, menyatakan pendampingan kepada pelaku usaha harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesiapan masing-masing. Langkah ini mencakup bantuan pemenuhan persyaratan dasar, ketersediaan dokumen teknis, hingga dokumen ekspor.
“Pelaku usaha ini kan kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kita melihat siapa yang memang mau naik kelas, kemudian kita dampingi,” ujarnya.
Dalam mengoptimalkan pelayanan, BPPMHKP Tarakan berkoordinasi secara terpadu dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Petugas bersiap mendampingi serta mengarahkan para pelaku usaha yang mengalami kendala perizinan agar proses administrasi tidak terhambat.
“Komunikasi dengan DPMPTSP terus kami lakukan. Kalau ada pelaku usaha yang masih bingung dengan persyaratan dasar, NIB, persyaratan teknis, atau dokumen ekspor, kita bisa dampingi. Kalau memang perlu, kita antar ke PTSP supaya prosesnya tidak berhenti karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Harus selaras betul,” terang Piyan/
Sebagai bentuk solusi atas kondisi geografis wilayah Kaltara yang didominasi kepulauan, BPPMHKP Tarakan meluncurkan platform digital bernama Si Ikan Manta dalam rangkaian acara FKP tersebut. Aplikasi ini dirancang sebagai ruang pelayanan virtual yang menyediakan fasilitas help desk, pengecekan dokumen, diskusi, hingga pemetaan (profiling) pelaku usaha. Inovasi ini ditujukan untuk memangkas biaya operasional tatap muka sekaligus menyeleksi UMKM potensial agar mampu menembus pasar ekspor.
Selain meluncurkan layanan digital, BPPMHKP Tarakan juga bersiap menerapkan sistem jaminan mutu di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bunyu. Pengawasan ketat akan difokuskan pada kelayakan fasilitas pendukung, seperti penggunaan es yang aman, kelayakan cold storage, serta prosedur penanganan ikan agar kualitas produk tetap terjaga saat kawasan tersebut beroperasi.
“Ketika nanti mulai beroperasi, kami dari Badan Mutu akan masuk untuk memastikan KNMP juga menerapkan sistem jaminan mutu. Jadi bukan hanya fasilitasnya yang tersedia, tetapi bagaimana hasil perikanan yang ditangani di sana tetap memenuhi aspek mutu dan keamanan,” katanya.
Sejauh ini, BPPMHKP Tarakan bersama pihak terkait telah melakukan uji coba (piloting) pelayanan pengawasan mutu dan ekspor. Dari hasil evaluasi sementara, proses pengiriman ekspor berjalan lancar tanpa hambatan, sementara penyesuaian prosedur dan standar operasional prosedur (SOP) terus diperbaiki secara fleksibel. (*)
Reporter/Editor: Endah Agustina
