benuanta.co.id, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan (job fit) bagi 41 pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Proses ini dilakukan setelah keluarnya rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara pada Rabu, 8 April 2026 lalu.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan persetujuan BKN menjadi syarat mutlak sebelum pelaksanaan job fit.
“Tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan BKN. Rekomendasinya sudah kami terima,” sebutnya Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, pelaksanaan job fit akan dibagi dalam dua pola. Pertama, uji kompetensi bagi pejabat yang masa jabatannya belum mencapai empat tahun sembilan bulan. Kedua, evaluasi jabatan bagi pejabat yang telah menduduki posisi tersebut lebih dari kurun waktu itu.
Dari total 41 pejabat, Inspektur Daerah tidak termasuk peserta. Posisi tersebut terlibat dalam tim evaluasi sehingga tidak mengikuti proses penilaian.
Hasil job fit, kata Andi, akan menjadi dasar penentuan posisi pejabat, apakah tetap pada jabatan saat ini atau mengalami pergeseran. Ia membuka kemungkinan tidak ada perubahan dalam susunan jabatan yang ada.
“Bisa saja ada pergeseran, bisa juga tetap seperti sekarang. Semua tergantung hasil penilaian,” ujarnya.
Proses ini merupakan bagian dari mekanisme penataan birokrasi yang diatur secara nasional. Pemerintah daerah berharap penempatan pejabat berbasis kompetensi dapat meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan di Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
